Jokowi Bakal Resmikan Balai Uji Coba Gadget 5G Terbesar di Asia Tenggara
Pembangunan BBPPT milik Kominfo menghabiskan anggaran lebih dari Rp1 triliun. Simak selengkapnya di sini!
Radhita
BaperaNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan meresmikan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) atau Indonesia Digital Test House (IDTH) milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
BBPPT ini merupakan balai uji perangkat telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara, yang berlokasi di Tapos, Depok, Jawa Barat. Pembangunan fasilitas ini menghabiskan anggaran lebih dari Rp1 triliun.
BBPPT dibangun di atas lahan seluas 22.723 meter persegi dengan luas bangunan 11.953 meter persegi. Fasilitas ini dilengkapi dengan teknologi mutakhir dan dioperasikan oleh para profesional di bidang pengujian dan kalibrasi menggunakan metode dan standar internasional sehingga menjadikannya BBPPT terbesar di Asia Tenggara.
Peran utama BBPPT adalah sebagai laboratorium pengujian untuk memastikan bahwa perangkat telekomunikasi memenuhi standar keamanan dan kualitas yang tinggi sebelum dipasarkan di Indonesia. Salah satu perangkat yang akan diuji adalah ponsel 4G dan 5G.
"Perkembangan ekosistem digital memerlukan perangkat yang aman untuk masyarakat dari berbagai faktor, seperti radiasi dan gangguan lainnya. Jadi, lab ini penting bagi ekosistem digital nasional," jelas Menkominfo Budi Arie Setiadi.
Baca Juga: Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Biayanya Capai Rp1,4 Triliun
BBPPT dilengkapi dengan 12 laboratorium yang berfokus pada berbagai aspek pengujian, termasuk laboratorium EMC (Electromagnetic Compatibility), laboratorium SAR & EMF, laboratorium Electrical Safety, laboratorium Seluler, laboratorium Radio High Power, laboratorium Radio Low Power, laboratorium Laser dan Optik, laboratorium Broadcast, laboratorium Kalibrasi RF, laboratorium Kalibrasi Antena, dan laboratorium Kalibrasi Kelistrikan.
Sebagai bagian integral dalam pengembangan ekosistem digital, BBPPT memiliki tiga peran strategis. Pertama, sebagai pelindung yang bertugas menjaga kesehatan dan keselamatan manusia dari perangkat yang berpotensi mengganggu.
Kedua, sebagai gerbang untuk arus masuk dan keluar produk elektronik ekspor dan impor.
Ketiga, sebagai bagian dari manajemen spektrum frekuensi nasional untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan menjamin interoperabilitas dan perlindungan dari interferensi antar pengguna perangkat.
Rencananya, resmi BBPPT ini akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat, menandai langkah penting dalam memperkuat infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.
Baca Juga: Satya Nadella, CEO Microsoft Bertemu Jokowi di Istana Negara Bahas Investasi Rp14 Triliun
