Thailand Rencanakan Pindah Ibu Kota, Bangkok Diprediksi Tenggelam

BaperaNews - Pemerintah Thailand tengah mempertimbangkan opsi untuk merelokasi ibu kota dari Bangkok sebagai respons terhadap ancaman perubahan iklim yang semakin ekstrem. Ide ini muncul seiring dengan meningkatnya risiko banjir yang mengancam dataran rendah Bangkok akibat naiknya permukaan air laut.

Menurut laporan dari Khaleej Times pada Kamis (16/5), proyeksi konsisten menunjukkan bahwa sebelum akhir abad ini, Bangkok dapat terendam oleh air laut.

Pavich Kesavawong, Wakil Direktur Jenderal Departemen Perubahan Iklim dan Lingkungan Thailand, memperingatkan bahwa kota ini mungkin tidak dapat beradaptasi dengan pemanasan global saat ini.

"Saya pikir suhu kita sudah melampaui 1,5 derajat Celsius," kata Pavich kepada AFP, merujuk pada peningkatan suhu global dibandingkan tingkat pra-industri.

"Sekarang kami harus kembali dan memikirkan adaptasi. Saya membayangkan Bangkok sudah terendam air jika kita tetap berada dalam situasi saat ini," tambahnya.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kota Bangkok sedang menjajaki pembangunan tanggul serupa yang digunakan di Belanda. Namun, Pavich mengungkapkan bahwa relokasi ibu kota masih dalam tahap diskusi dan bersifat hipotetis.

"Kami telah berpikir untuk pindah," ujar Pavich.

"Secara pribadi menurut saya itu pilihan yang bagus, sehingga kita bisa memisahkan ibu kota, wilayah pemerintahan, dan wilayah usaha. Bangkok akan tetap menjadi ibu kota pemerintahan, tapi bisnis dipindah," tambahnya.

Baca Juga: Cuaca Panas Capai 41 Derajat Celsius di Thailand, 30 Orang Tewas

Thailand menghadapi dampak perubahan iklim di berbagai sektor, dari petani yang berjuang melawan panas dan kekeringan hingga bisnis pariwisata yang terdampak pemutihan karang dan polusi.

Pemerintah telah menutup beberapa taman nasional sebagai respons terhadap pemutihan karang baru-baru ini.

"Kita harus menyelamatkan alam, jadi kami pikir kami akan melakukan tindakan apa pun untuk melindungi sumber daya kami," kata Pavich.

Meski begitu, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah polusi udara yang semakin meningkat, terutama di wilayah utara Thailand, belum membuahkan hasil. Undang-undang yang berfokus pada udara bersih disahkan tahun ini, dan pejabat taman nasional telah meningkatkan upaya untuk mencegah dan memadamkan kebakaran di kawasan lindung.

Pavich juga menambahkan bahwa departemennya, yang merupakan bagian dari Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, sedang mendorong undang-undang perubahan iklim pertama di Thailand.

Undang-undang tersebut, yang telah dirancang sejak tahun 2019 namun tertunda karena pandemi Covid-19, mencakup ketentuan mulai dari penetapan harga karbon hingga langkah-langkah mitigasi dan adaptasi. Pavich optimis bahwa undang-undang ini akan disahkan tahun ini. Thailand sendiri menargetkan netralitas karbon pada tahun 2050 dan net-zero pada tahun 2065.

Perubahan iklim telah menjadi ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Thailand. Relokasi ibu kota dari Bangkok merupakan salah satu langkah drastis yang dipertimbangkan untuk mengurangi risiko bencana di masa depan.

Namun, langkah ini memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang, termasuk penilaian dampak ekonomi dan sosial yang mungkin timbul dari relokasi tersebut.

Baca Juga: 7 Orang Tewas Tertimpa Crane di Thailand