Jepang Setop Pakai Disket Usai Lebih dari 20 Tahun
Pemerintah Jepang mengakhiri era floppy disk setelah lebih dari dua dekade, sebagai bagian dari upaya modernisasi dan digitalisasi. Baca selengkapnya di sini!
Rizaldi
BaperaNews - Setelah lebih dari dua dekade menjadi alat penyimpanan data utama di birokrasi pemerintah, Jepang akhirnya mengakhiri penggunaan floppy disk atau disket. Langkah ini merupakan bagian dari upaya modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbarui sistem teknologi mereka.
Mulai Jumat (28/6), Badan Digital Jepang mencatat pencabutan 1.034 regulasi yang mengatur penggunaan disket untuk penyimpanan data, kecuali satu regulasi yang terkait dengan daur ulang teknologi tersebut dalam konteks lingkungan.
"Kami telah memenangkan perang terhadap disket pada 28 Juni!" ungkap Menteri Digital Taro Kono.
Taro, yang dikenal sebagai pendukung kuat digitalisasi pemerintahan, telah memimpin berbagai inisiatif untuk menghapus penggunaan teknologi analog di Jepang. Sebelum menjabat sebagai Menteri Digital, Taro pernah memimpin kementerian pertahanan dan luar negeri, serta memimpin upaya vaksinasi COVID-19 di negara ini.
Badan Digital Jepang sendiri didirikan pada tahun 2021 selama pandemi COVID-19, sebagai respons terhadap ketergantungan pemerintah pada teknologi yang sudah ketinggalan zaman dalam pengarsipan dokumen dan administrasi.
Baca Juga: Jepang Keluarkan Uang Kertas Baru, Lebih Susah Dipalsukan
Meskipun upaya digitalisasi telah menjadi prioritas, Jepang menghadapi beberapa tantangan, termasuk kegagalan aplikasi pelacakan kontak selama pandemi dan keterlambatan dalam penerapan kartu identitas digital My Number.
Floppy disk berukuran 3,5 inci, yang pernah menjadi standar penyimpanan data pada tahun 1990-an, telah digunakan secara luas di seluruh dunia. Namun, teknologi ini tidak mampu lagi memenuhi tuntutan perangkat lunak modern, dan produksi disket oleh produsen besar seperti Sony telah dihentikan sejak tahun 2011.
Keputusan untuk menghentikan penggunaan floppy disk oleh pemerintah Jepang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem administrasi mereka, serta mendukung transformasi digital yang lebih luas di sektor publik.
