Menko Airlangga Hartarto Terima Penyerahan Policy Brief Investasi Kelapa Sawit Peserta PKN I Angkatan LX TA 2024
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menerima penyerahan Policy Brief investasi kelapa sawit dari para peserta PKN I Angkatan LX TA 2024.
Rizaldi
BaperaNews - Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara, DR Muhammad Taufiq DEA, dan Wali Angkatan LX PKN I Tahun 2024, DR Suseno, mendampingi para peserta PKN I Angkatan LX TA 2024 untuk menyampaikan Policy Brief kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. (HC) Airlangga Hartarto.
Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Rabu (2/10/2024).
Fokus Investasi Kelapa Sawit
Peserta PKN I Angkatan LX TA 2024. Gambar : Istimewa
Dalam acara tersebut, DR Kuntadi SH MH dan DR Teguh mewakili peserta menyampaikan Policy Brief yang bertema “Transformasi Tata Kelola Kebijakan Investasi Kelapa Sawit untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.”
Tema ini dipilih karena kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang menopang perekonomian Indonesia. Indonesia saat ini menjadi produsen dan konsumen minyak sawit terbesar di dunia, dengan kontribusi sebesar 59 persen terhadap produksi global dan 24 persen terhadap konsumsi global.
Baca Juga : Airlangga Hartarto: Pertumbuhan Ekonomi RI Tertinggi Kedua di G20
Peran Kelapa Sawit dalam Perekonomian Indonesia
Peserta PKN I Angkatan LX TA 2024. Gambar : Istimewa
Minyak kelapa sawit dan turunannya telah memberikan dampak besar bagi ekonomi nasional, termasuk menyumbang 3,5 persen dari PDB, menghasilkan lebih dari USD 25 miliar dalam ekspor non-migas, serta menciptakan lebih dari 16 juta lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Selain itu, pengembangan program Biodiesel 35 (B35) juga berkontribusi pada penghematan devisa hingga Rp161 triliun.
Namun, meskipun berperan penting, investasi kelapa sawit masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa isu mencakup perizinan, ketenagakerjaan, hilirisasi, dan tuntutan ketelusuran rantai pasok yang akan semakin ketat dengan diberlakukannya EU Deforestation Regulation mulai tahun 2025.
Rekomendasi dari Policy Brief
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, peserta PKN I Angkatan LX melakukan telaah kritis terhadap berbagai regulasi yang ada.
Hasil telaah tersebut mengidentifikasi beberapa masalah, seperti dualisme kebijakan, ketidakselarasan peraturan, dan lemahnya penegakan hukum. Dari kajian ini, terdapat lima rekomendasi utama:
-
Meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan penyelarasan peraturan terkait kelapa sawit.
-
Memperkuat aturan ketenagakerjaan sesuai dengan standar internasional.
-
Pembentukan badan khusus yang mengatur tata kelola kelapa sawit dari hulu ke hilir.
-
Peningkatan pengawasan kolaboratif dalam sektor sawit.
-
Penetapan kebijakan percepatan hilirisasi kelapa sawit, didukung oleh SDM berkualitas, riset, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat, termasuk melalui BUMDes.
Apresiasi dari Airlangga Hartarto
Airlangga Hartarto Beri Apresiasi Terhadap Kerja Keras Peserta PKN I Angkatan LX. Gambar : Istimewa
Merespons rekomendasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan apresiasi tinggi terhadap kerja keras peserta PKN I Angkatan LX.
Menurutnya, penataan tata kelola kelapa sawit di Indonesia telah dimulai sejak lama, dengan berbagai program seperti Inti-Plasma, yang diinisiasi sejak 1990-an. Namun, tantangan yang dihadapi sektor kelapa sawit saat ini semakin kompleks, terutama dalam hal keterlanjuran lahan dan regulasi internasional.
"Solusi yang kami ambil tidak semata-mata pidana, namun juga melalui pendekatan perdata agar negara tetap mendapatkan nilai ekonomi dari sektor kelapa sawit," ujar Airlangga.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia sedang dalam proses memperluas kebijakan one map policy untuk mendukung penataan lahan sawit, di mana peta skala 1:50.000 sudah selesai untuk Pulau Sulawesi, dan peta skala 1:5.000 sedang dikembangkan untuk Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah.
Langkah-Langkah Strategis ke Depan
Airlangga Hartarto Sampaikan Langkah-langkah Strategi untuk Mengelola Perkebunan Kelapa Sawit. Gambar : Istimewa
Dalam pertemuan tersebut, Menko Perekonomian Airlangga juga menyebutkan pentingnya penguatan peran Kementerian Pertanian, khususnya dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, serta pentingnya dukungan dari Satgas Sawit dan BPDP dalam pendanaan dan penataan sektor ini.
Airlangga menegaskan bahwa, meskipun pengelolaan investasi kelapa sawit di Indonesia belum sempurna, namun perbaikan terus dilakukan, terutama untuk mengoptimalkan potensi pasar domestik melalui program biodiesel dan hilirisasi.
Ia juga menyampaikan bahwa berbagai program lain, seperti peningkatan kapasitas produksi B35 menuju B40, terus didorong agar Indonesia dapat memenuhi kebutuhan biodiesel dalam negeri sebesar 16 juta kiloliter.
Selain itu, terkait dengan regulasi EU Deforestation Regulation, Airlangga menekankan bahwa Indonesia terus mencari alternatif pasar dan fokus pada hilirisasi untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, termasuk biofuel.
Acara ini diakhiri dengan penyerahan simbolis Buku Policy Brief oleh Ketua Angkatan LX TA 2024, DR Mulyadin Malik, kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, diikuti dengan sesi foto bersama para peserta.
Airlangga menutup pertemuan dengan memberikan selamat kepada para peserta PKN I Angkatan LX, serta mendoakan kesuksesan mereka dalam menyelesaikan pelatihan.
Baca Juga : Airlangga Hartarto Optimis Perekonomian Indonesia Akan Tetap Tumbuh Positif
