13 LSM Demo Menkominfo Budi Arie Setiadi, Bawa Kloset sebagai Simbol Protes Pusat Data Nasional
LSM menggelar demonstrasi di depan Kantor Kominfo, menuntut Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk mundur.
![13 LSM Demo Menkominfo Budi Arie Setiadi, Bawa Kloset sebagai Simbol Protes Pusat Data Nasional](https://baperanews.com/uploads/images/2024/07/image_750x_668f5d5ae769e.jpg)
BaperaNews - Pada Rabu (10/7), sebanyak 13 lembaga swadaya masyarakat (LSM) menggelar demonstrasi di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Mereka memprotes kebocoran data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan menuntut Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk mundur dari jabatannya.
Demonstrasi ini mengundang perhatian luas karena berbagai aksi simbolik yang dilakukan oleh para demonstran, termasuk membawa kloset sebagai bentuk protes.
Aksi demonstrasi ini dipimpin oleh Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi), yang terdiri dari berbagai organisasi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Aliansi Pendidikan Gratis (Apatis), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Blok Politik Pelajar (BPP), dan Indonesian Corruption Watch (ICW).
Selain itu, aliansi ini juga didukung oleh Interpelago UIN Jakarta, Jemari IKJ, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Lokataru Foundation, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Puluhan anggota LSM yang hadir dalam unjuk rasa ini memasang tap art bertuliskan "Buang Budi" menggunakan lakban kuning.
Mereka juga menggelar aksi simbolik dengan menggunakan topeng berwajah Budi Arie yang sedang buang air besar di kloset sambil membaca koran.
Selain itu, para demonstran membentangkan baliho di depan kantor Kominfo yang berisi "Surat Keputusan Warganet" yang memecat Budi Arie dari jabatannya. Beberapa demonstran meniup peluit sambil memamerkan gabus merah berukuran besar yang diperagakan layaknya kartu merah yang ditujukan untuk Budi.
Baca Juga: Budi Arie Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan Server PDN: Tunggu Saja
Salah satu demonstran menyoroti ketidakmampuan Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam menangani masalah kebocoran data, merujuk pada latar belakang Budi sebagai Ketua Umum Relawan Pro Jokowi.
"Mungkin karena menterinya give away, enggak bisa dimintai tanggung jawab, ya," ucap salah satu demonstran.
"Mundur, mundur, mundur si Budi, mundur si Budi sekarang juga," tambahnya.
Demonstran lain juga mempertanyakan kompetensi Budi untuk menjabat sebagai Menkominfo, terutama terkait ketahanan data sebagai salah satu kedaulatan negara.
"Apakah kita mempercayai hacker akan menghapus data-data yang sudah mereka ambil, yang sudah mereka curi? Tidak ada yang tahu, kan. Ketahanan data sudah menjadi salah satu kedaulatan negara," kata salah satu demonstran.
"Back-up saja tidak dilakukan, password saja Admin1234," tambahnya.
Demo ini berakhir dengan aksi simbolik memasukkan topeng wajah Budi Arie ke dalam kloset yang mereka bawa. Puluhan demonstran ini kemudian membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan mereka.
Insiden kebocoran data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) ini telah menimbulkan kekhawatiran serius mengenai keamanan data di Indonesia.
Data yang bocor diduga mencakup informasi sensitif yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan ilegal.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan data ini menjadi sasaran kritik keras dari berbagai pihak, termasuk dari 13 LSM yang tergabung dalam Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi).
Kebocoran data ini menunjukkan kelemahan serius dalam sistem keamanan siber Indonesia. Menkominfo Budi Arie Setiadi dianggap tidak mampu mengatasi masalah ini sehingga banyak pihak yang menuntut agar ia mundur dari jabatannya.
Demonstrasi ini juga menjadi bukti bahwa masyarakat semakin kritis terhadap masalah keamanan data dan menuntut agar pemerintah lebih serius dalam menangani isu ini.
Baca Juga: Kunci Dekripsi dari Brain Cipher Belum Bisa Buka Pusat Data Nasional