Sentil Kinerja Honorer Titipan, Mendagri Tito: Datang Jam 8, Pulang Jam 10

BaperaNews - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti buruknya kinerja sejumlah tenaga honorer yang diterima melalui jalur titipan, khususnya yang berasal dari tim sukses kepala daerah yang memenangi Pilkada. 

Dalam pernyataannya di Kementerian Keuangan pada Jumat (27/9), Tito mengungkapkan bahwa banyak tenaga honorer di pemerintah daerah yang tidak bekerja secara profesional, dengan beberapa di antaranya hanya bertugas dari jam 8 pagi hingga jam 10 pagi sebelum pulang.

Tito menjelaskan bahwa masalah ini telah menjadi isu umum di lingkungan pemerintahan, di mana pegawai non-ASN, terutama yang berasal dari tim sukses, ditempatkan dalam posisi administratif dan umum.

“Mereka begitu menang yang didukung, dijadikan tenaga honorer. Jam 8 datang, jam 10 sudah pulang, kan repot,” ujar Tito, menekankan pentingnya profesionalisme dalam pekerjaan.

Mantan Kapolri ini juga membedakan antara jenis tenaga honorer. Menurutnya, ada tiga kategori tenaga honorer: pertama, tenaga yang memiliki keahlian seperti pendidikan (guru) dan kesehatan (dokter, bidan) yang direkrut berdasarkan skill dan latar belakang pendidikan; kedua, tenaga umum yang biasanya merupakan titipan dari tim sukses; dan ketiga, tenaga honorer lainnya yang mungkin memiliki latar belakang yang lebih beragam.

Tito menambahkan bahwa jumlah tenaga honorer terus meningkat dari tahun ke tahun, menciptakan potensi masalah dalam pengelolaan sumber daya manusia di pemerintah daerah.

Baca Juga : Bocah Dicabuli Honorer BUMN Aksinya Direkam untuk Ancam Korban

Banyak dari mereka yang kemudian menuntut untuk diangkat menjadi ASN, menciptakan konflik ketika kepala daerah baru terpilih.

“Nanti kalau ganti kepala daerah, terpilih lagi, yang tim sukses yang lama honorer masih tetap ada, diberhentiin mereka marah, demo, yang tim sukses pejabat yang baru, kepala daerah baru, nambah lagi,” katanya.

Tito juga mencatat bahwa banyaknya tenaga honorer non-ASN ini dapat membebani keuangan daerah. Dia menyoroti porsi belanja pegawai dalam APBD di banyak daerah yang kian meningkat, yang berdampak pada pengeluaran pemerintah.

“Dikasih kerjaan, jam 8 masuk, tidak punya keahlian, jam 10 sudah ngopi-ngopi, sudah hilang. Terus numpuk jumlah tenaga honorer yang tidak punya keahlian khusus,” jelas Tito.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas tenaga honorer di pemerintah daerah, Tito mendorong setiap daerah untuk melakukan evaluasi terhadap tenaga honorer yang ada.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pegawai dapat berkontribusi secara optimal terhadap tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Tito juga menekankan bahwa setiap pegawai, terlepas dari statusnya, harus memiliki dedikasi terhadap tugas yang diemban. “Kita perlu menjamin bahwa semua tenaga honorer, apapun latar belakangnya, dapat bekerja dengan baik dan profesional,” ujarnya.

Baca Juga : Viral Guru Honorer Nangis, Ucapan Ketua DPRD Garut Dinilai Merendahkan: Mangga Nangisna Sing Sae