Rapat Terakhir Prabowo dengan Komisi I DPR, Seluruh Pimpinan Dewan Hadir
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar rapat terakhir bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, pada Rabu (25/9).
Rizaldi
BaperaNews - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja yang menghadirkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Gedung DPR/MPR, Senayan, pada Rabu, 25 September 2024.
Rapat ini dihadiri oleh pimpinan Komisi I, seluruh anggota DPR, serta beberapa menteri lainnya, membahas beberapa RUU terkait kerja sama pertahanan.
Rapat tersebut juga menjadi momen perpisahan Prabowo dengan Komisi I, menandai akhir masa jabatannya sebagai Menhan, sekaligus saat bersejarah karena Prabowo kini telah terpilih sebagai Presiden RI.
Rapat kali ini menjadi istimewa karena dihadiri oleh seluruh pimpinan Komisi I DPR, yakni Meutya Hafid (Golkar), Sugiono (Gerindra), Utut Adianto (PDIP), Teuku Riefky Harsya (Demokrat), dan Abdul Kharis Almasyhari (PKS).
Ketua Komisi I, Meutya Hafid, menyebutkan bahwa kehadiran penuh pimpinan dan anggota dewan dalam rapat tersebut merupakan angka tertinggi dalam beberapa bulan terakhir.
"Ini adalah hal yang jarang terjadi, baru kali ini seluruh pimpinan dan anggota fraksi hadir dalam rapat bersama Pak Menhan," ujar Meutya Hafid.
Jumlah anggota Komisi I yang hadir secara fisik mencapai 40 orang dari sembilan fraksi, yang menjadi kehadiran tertinggi dalam tiga hingga enam bulan terakhir.
Kehadiran penuh ini menunjukkan betapa pentingnya rapat tersebut, tidak hanya karena membahas lima RUU kerja sama di bidang pertahanan, tetapi juga karena ini menjadi momen terakhir Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan sebelum ia resmi menjabat sebagai Presiden RI.
Dalam paparannya, Prabowo Subianto tidak hanya membahas rancangan undang-undang terkait kerja sama pertahanan dengan India, Prancis, Brasil, Kamboja, dan Uni Emirat Arab, tetapi juga menyampaikan pesan penting mengenai kondisi global yang dianggap mengkhawatirkan.
Prabowo memperingatkan bahwa dunia saat ini berada di ambang Perang Dunia III akibat ketegangan yang terus meningkat di berbagai belahan dunia.
"Saya ingin menekankan bahwa dunia saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ketegangan di beberapa kawasan sudah sangat runcing, dan para pakar menyatakan kita berada dalam kondisi yang mendekati pecahnya perang dunia ketiga," ungkap Prabowo.
Baca Juga : MPR Resmi Cabut Tap Nomor II/MPR/2001 dan Pulihkan Nama Baik Gus Dur
Ia juga menyebutkan bahwa jika perang dunia tersebut terjadi, kemungkinan besar akan melibatkan senjata nuklir, yang dampaknya akan dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk Indonesia, meskipun negara ini tidak terlibat langsung dalam konflik.
Selain memberikan peringatan mengenai kondisi geopolitik global, Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf kepada para anggota Komisi I. Ia mengaku jika selama menjabat sebagai Menhan ada tindakan atau keputusan yang mengecewakan, hal itu tidak dilakukan dengan niat buruk.
"Saya minta maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama masa jabatan saya. Namun, semua yang saya lakukan adalah demi menjaga kedaulatan bangsa Indonesia," ucap Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengakui bahwa meskipun pertahanan nasional merupakan prioritas, anggaran yang dialokasikan untuk sektor ini masih tergolong rendah.
Saat ini, anggaran pertahanan Indonesia hanya 0,89 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah beberapa negara Asia lainnya, seperti Filipina yang mengalokasikan 1,8 persen dari PDB mereka untuk pertahanan.
"Anggaran pertahanan kita memang masih rendah, bahkan salah satu yang terendah di kawasan Asia. Tetapi saya memahami bahwa prioritas pertama kita adalah kesejahteraan rakyat," jelas Prabowo.
Ia juga membandingkan anggaran pertahanan Indonesia dengan negara seperti Singapura, yang meskipun memiliki luas wilayah kecil, mereka mengalokasikan hingga 3 persen dari PDB mereka untuk pertahanan.
Namun, Prabowo mengakui bahwa kondisi di Indonesia berbeda, mengingat negara ini masih harus fokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama untuk masyarakat yang paling rentan.
Meutya Hafid, selaku Ketua Komisi I DPR, mengungkapkan rasa hormat dan kebanggaannya terhadap Prabowo Subianto, yang kini menyandang status sebagai presiden terpilih dengan dukungan 96 juta suara rakyat Indonesia.
"Kami merasa sangat bangga bisa bekerja sama dengan Pak Menhan yang sekarang merupakan presiden terpilih. Kehadiran Bapak di sini adalah kehormatan bagi kami," kata Meutya.
Seluruh pimpinan dan anggota Komisi I mengapresiasi kinerja Prabowo selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, khususnya dalam menjaga kedaulatan negara dan menjalin kerja sama strategis di bidang pertahanan.
Rapat ini juga menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk berpamitan secara resmi dari jabatannya sebagai Menhan.
"Kami mohon diri dan mengucapkan selamat atas pengabdian Bapak-Ibu sekalian. Semoga kita terus bisa bekerja sama demi bangsa dan negara," kata Prabowo dalam pernyataan perpisahannya.
