Bahlil Lahadahlia: Jokowi Pasti Dukung Paslon 02 Usai Pose 2 Jari

BaperaNews - Bahlil Lahadalia, merespons tindakan Ibu Negara Iriana Jokowi yang membuat gestur dengan menunjukkan dua jari dari dalam mobil, ketika mendampingi Presiden Jokowi di Salatiga, Jawa Tengah. Pose tersebut diidentifikasi dengan nomor urut pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden tahun 2024.

Bahlil, dalam acara konsolidasi relawan muda Paslon 02 Prabowo-Gibran di Jakarta Convention Center (JCC), menyatakan keheranannya terkait persepsi bahwa Presiden Jokowi seharusnya tidak bersikap partisan. Baginya, sudah menjadi hal yang wajar jika seorang ayah mendukung putranya.

"Kalau memang mendukung nggak apa-apa kan? Masak Bapak dengan anak enggak saling mendukung, gitu," ungkap Bahlil, menegaskan keyakinannya bahwa Jokowi pasti mendukung Gibran, putra sulungnya.

Namun, Bahlil dengan tegas mempersilakan agar tindakan tersebut diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, baik oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU), apabila dinilai melanggar aturan.

"Ya saya pikir, setiap warga negara punya hak dan ada hak, sesuai aturan saja kalau memang sesuai aturan ya silakan saja diproses. Tapi saya yakin itu hak politik Bapak Jokowi dan belum tentu dua jari itu mendukung 02 juga," tandas Bahlil.

Baca Juga: Usai Pose 2 Jari Viral, Jokowi: Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

Sebagai catatan, Bawaslu dan KPU memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan aturan selama proses pemilu 2024. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kontestan, termasuk petinggi negara, mematuhi regulasi yang telah ditetapkan.

Bahlil juga menambahkan bahwa dirinya tidak ingin terlalu mendalami hal-hal yang dianggapnya tidak terlalu penting. Fokusnya lebih tertuju pada persiapan Paslon 02 Prabowo-Gibran menghadapi pemilihan yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang.

Sejalan dengan pernyataan Bahlil, isu ini menyoroti kompleksitas peran seorang pemimpin, terutama dalam konteks politik. Sebagai kepala negara, Presiden Jokowi diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan tanpa memihak. 

Namun demikian, Bahlil menekankan bahwa, jika tindakan tersebut dinilai melanggar aturan, maka proses hukum dapat ditempuh. Pernyataan ini mencerminkan pentingnya penegakan aturan dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu, untuk memastikan bahwa setiap kontestan bersaing dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Jokowi Resmikan Jalan Evakuasi Sepanjang 182 KM di Gunung Merapi