Pemkab Bogor Beri Anggaran 1 M untuk BPJS Ketenagakerjaan untuk Ketua RT/RW
Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan Rp 1 miliar dari APBD untuk memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada Ketua RT dan Ketua RW.
Nurwa
BaperaNews - Pemkab Bogor, Jawa Barat anggarkan dana Rp 1 miliar dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk beri Ketua RT dan Ketua RW BPJS Ketenagakerjaan. Anggaran disiapkan untuk tiga bulan ke depan mulai Oktober 2023.
“Saya kemarin sudah janji pada Ketua RT dan Ketua RW. Alhamdulillah untuk tiga bulan ke depan mulai Oktober 2023 kita bisa mengalokasikan BPJS Ketenagakerjaan untuk RT dan RW se Kabupaten Bogor. Anggaran sekitar Rp 1 miliar” jelas Bupati Bogor Iwan Setiawan hari Sabtu malam (30/9).
Iwan menyebut BPJS Ketenagakerjaan selama ini hanya identik dengan pekerja formal baik swasta maupun negeri, sementara untuk Ketua RT dan Ketua RW belum diberikan padahal mereka juga pekerja dan menjadi ujung tombak pemerintah di masyarakat dimana mereka ialah yang paling dekat dengan warga secara langsung.
“Tujuan utama Pemkab Bogor hadir ini untuk memberi perlindungan pada Ketua RT dan Ketua RW agar ada jaminan dan kenyamanan dalam menjalankan tugas sehingga ketika ada yang meninggal dunia akan mendapat santunan dana dari BPJS Ketenagakerjaan” sambungnya.
Baca Juga : Ortu Biologis Bayi Tertukar di Bogor Batasi Pertemuan dengan Pengasuh, Hanya Boleh Video Call
Di Pemkab Bogor ada 19.235 Ketua RT dan RW. Iwan berharap jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dibantu dari APBD ini bisa memicu mereka bekerja lebih baik.
Iwan meminta kerjasama dari camat hingga kepala desa untuk membantu pengurusannya agar program bisa berjalan dengan tepat sasaran dan tepat waktu.
“Mudah-mudahan bisa memicu semangat kerja. Jadi selain BPJS Kesehatan juga ada BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh RT/RW. Kita akan tindaklanjuti teknisnya dan jumlah pasti penerimanya” lanjutnya.
Iwan sebelumnya rapat paripurna bersama DPR Bogor untuk mendapat persetujuan Raperda perubahan APBD Bogor tahun 2023. Rapat dipimpin Ketua DPRD Bogor Rudy Sumanto. Iwan memberi apresiasi pada DPR yang telah menyetujui program ini sehingga bisa ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Alhamdulillah kita bisa menutup defisit dan mengakomodir usulan dari perangkat daerah. Kami juga bisa mengakomodir kebutuhan alokasi belanja BPJS Ketenagakerjaan untuk RT dan RW se-Bogor dan memberi jaminan kesehatan serta ketenagakerjaan. Semoga ini bisa memicu semangat kerja. Segera persiapkan program yang disepakati dengan tepat sasaran dan tepat waktu” pungkas Iwan.
Baca Juga : BPJS Kesehatan Tanggung Biaya Penyakit Akibat Polusi Udara
