BLT Dana Desa Paluta Belum Dibagikan Pelatihan Kejar Tayang

BaperaNews - Tata Kelola Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN di Padang Lawas Utara selalu menjadi polemik dan sorotan khalayak ramai setiap tahun, khususnya terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan pemberdayaan, seperti Bimtek dan Pelatihan.

Ajang kegiatan ini seolah tidak memperhatikan kepentingan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan di Padang Lawas Utara (Paluta).

Seperti yang disampaikan oleh salah seorang warga desa dari Kecamatan Halongonan dengan inisial MP, hingga saat ini belum ada pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) di desanya. Meskipun telah memasuki minggu keempat bulan April tahun 2024, hak warga miskin untuk periode Januari hingga Maret belum juga dipenuhi oleh pemerintah desa.

"Apakah pelatihan ke Medan lebih penting daripada hak BLT kami?" tegas MP (24/4).

Permasalahan yang serupa juga diungkapkan oleh warga desa dari Padang Bolak Julu dengan inisial RH, yang mengeluhkan belum menerima BLT untuk tahun ini. Mereka bertanya, kemana seharusnya melaporkan permasalahan ini?

"Impresi kami adalah, pelatihan dan Bimtek diadakan setiap tahun seolah-olah dipaksakan, dan kami warga desa menjadi korban," ungkapnya.

Sebagai informasi, seluruh desa di Paluta (386 desa dengan total 3 orang per desa) saat ini sedang mengikuti kegiatan pelatihan di Kota Medan dan Deli Serdang sejak tanggal 21 hingga 25 April 2024, yang diselenggarakan oleh Lembaga BIS dengan biaya kontribusi sebesar Rp 10.000.000 per peserta.

Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, akan ada kegiatan pelatihan lagi oleh LPK UMAY dengan tema "Pengembangan Budidaya Pertanian Melalui Program Pelatihan Tepat Guna" di Griya Hotel, Jl. T. Amir Hamzah No. 38-44 Blok A, dengan kontribusi peserta sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per orang.

Adanya Dugaan Keterlibatan Oknum APH?

Kegiatan pengadaan dan pemberdayaan Bimtek serta pelatihan diduga melibatkan oknum APH, yang diduga merupakan ajang bisnis komersial setiap tahun yang berpotensi merugikan masyarakat desa dan keuangan negara.

Alim Sofian, seorang aktivis dari Paluta yang saat ini berdomisili di Jakarta, dengan tegas menyatakan bahwa hal-hal yang mengorbankan kepentingan warga harus segera disuarakan di tingkat pusat.

"Dalam waktu dekat, mahasiswa asal Paluta yang tinggal di Jakarta akan melakukan aksi besar-besaran di Kejagung dan Mabes Polri," ujarnya dengan tegas.

(Haryan Harahap)