Anies Singgung Turunnya Indeks Demokrasi di Debat Capres 2024, Jokowi Beri Tanggapan

BaperaNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terhadap komentar calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengenai penurunan indeks demokrasi Indonesia.

Dalam debat Capres 2024 yang berlangsung pada Selasa (12/12), Anies menyatakan bahwa demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja dalam beberapa waktu terakhir.

Menanggapi pernyataan tersebut, Jokowi membantah narasi yang menyebut terjadi penurunan indeks demokrasi di era kepemimpinannya belakangan ini. Ia menyatakan bahwa rezim pemerintahannya tidak pernah membatasi kebebasan bicara dan berpendapat pada masyarakat.

"Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekkan, juga biasa-biasa saja," kata Jokowi usai meninjau Proyek MRT Jakarta Fase 2 di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (15/12).

Jokowi menambahkan bahwa wacana mengenai penurunan indeks demokrasi merupakan masukan yang diserap oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi.

Ia memberikan contoh dengan menyebutkan bahwa di area Patung Kuda, di depan Istana, seringkali terjadi demonstrasi hampir setiap minggu, namun hal tersebut tidak menimbulkan masalah yang signifikan.

Baca Juga : Kiky Saputri Komentari Debat Capres, Netizen: Dia Ini Fans-nya Prabowo!

Sebelumnya, Anies Baswedan menyinggung masalah sistem demokrasi Indonesia yang minim kebebasan berbicara dan sulit untuk mengkritik partai politik. "Indeks demokrasi kita menurun," ujar Anies dalam debat perdana Capres 2024.

Tema debat pertama tersebut membahas isu-isu terkait pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Anies juga mencatat minimnya oposisi dalam sistem demokrasi Indonesia dan menilai bahwa pemilu merupakan ujian untuk menyelenggarakan dengan netralitas, kejujuran, dan keadilan.

Adapun, data dari Indeks Demokrasi versi Economist Intelligence Unit (EIU) menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia masih tergolong cacat (flawed democracy).

Selama era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), indeks demokrasi cenderung meningkat, dari 6,41 (2006) menjadi 6,95 (2014). Namun, dalam pemerintahan Jokowi, skor indeks tersebut berfluktuasi, mencapai 7,03 (2015) dan terakhir mencapai 6,71 (2022).

EIU secara rutin menilai kondisi demokrasi di 165 negara berdasarkan lima indikator besar, termasuk proses pemilu dan pluralisme politik, tata kelola pemerintahan, tingkat partisipasi politik masyarakat, budaya politik, dan kebebasan sipil.

Skornya kemudian dirumuskan menjadi indeks berskala 0-10, dimana semakin tinggi skornya, kualitas demokrasi suatu negara diasumsikan semakin baik.

Baca Juga : Soal Anies Sebut Prabowo Tak Betah Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko Beri Respon: Angkuh dan Congkak