Transformasi Digital Pemerintahan Dipercepat, Fahd A Rafiq Dukung Langkah Menteri PANRB
Presiden Joko Widodo instruksikan percepatan transformasi layanan digital pemerintahan.
Organisasi Bapera 
BaperaNews - Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi kepada Kabinet Indonesia Maju untuk mempercepat transformasi layanan digital pemerintahan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, guna mengkoordinasikan langkah-langkah percepatan ini.
Ketua Umum DPP Bapera Fahd El Fouz A Rafiq menanggapi langkah pemerintah untuk mempercepat transformasi digital dan mengajak para pemuda untuk ikut berkontribusi dalam transformasi digital.
"Kami sangat mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan. Ini merupakan langkah positif yang akan membawa Indonesia ke era digital yang lebih maju,” ujar Fahd A Rafiq, Senin (15/1).
Menko Marves menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan transformasi digital pemerintahan, menganggapnya sebagai pondasi untuk mempercepat pembangunan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Dalam Rapat Tindak Lanjut Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kabupaten Badung, Menko Luhut menyatakan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat membawa perubahan mendasar dalam meningkatkan kemajuan Indonesia.
Sebelumnya, Presiden telah menyetujui transformasi BUMN Peruri menjadi "GovTech" atau tim pengelola digital pemerintah. Keberadaan GovTech diatur dalam Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
“Pemuda Indonesia siap berkolaborasi untuk mendukung keberhasilan transformasi ini. Pemuda kreatif akan turut berperan aktif dalam menghasilkan solusi inovatif dan mendukung implementasi kebijakan ini agar sesuai dengan kebutuhan generasi muda," ujar Fahd A Rafiq, Senin (15/1).
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Presiden menekankan tiga langkah penting dalam transformasi digital layanan pemerintah. Pertama, Indonesia harus memiliki layanan digital terpadu berbasis kebutuhan pengguna.
Kedua, transformasi struktural BUMN Peruri menjadi "GovTech". Ketiga, kerja kolaboratif di semua lini untuk memastikan Indonesia siap menjadi negara terdepan dalam transformasi digital.
Langkah selanjutnya mencakup koordinasi sembilan layanan prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kepolisian, digital ID, digital payment, dan layanan aparatur negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menekankan perlunya perlindungan data pribadi dengan merujuk pada standar internasional.
Penulis : AG
