Pemetaan Masjid Radikal Dilakukan MUI dan Kemenag, Polri Cuma Pelapis
Pemetaan Masjid Radikal hanya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama(Kemenag) dan Polri cuma sebagai second line atau pelapis.
Tim Redaksi Baperanews 
BaperaNews - Polri mengungkap pihaknya hanya sebagai second line atau pelapis, bukan menjadi garda terdepan dalam rencana pemetaan masjid untuk mencegah penyebaran radikalisme. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan tugas utama tersebut akan dilaksanakan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Kementrian Agama, serta dibantu oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).
“Leading sector yang dikedepankan adalah Badan Penanggulangan Ekstremisme dan juga Terorisme MUI serta Kemenag, itu leading sector terdepan nya, termasuk juga BNPT melakukan asesmen” ujarnya Kamis 3 Februari 2022.
Dedi menjelaskan lebih lanjut bahwa polisi hanya bertugas mengingatkan kepada warga tentang bahaya radikalisme dan penyebarannya. “Kami para polisi hanya sebagai second line dan early warning kepada warga agar benar-benar waspada soal masalah penyebaran paham radikalisme” lanjutnya.
Sebelumnya Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Mabes Polri, Brigjen Umar Effendi mengungkap rencananya memetakan masjid dalam rangka mencegah penyebaran terorisme, namun tidak dirinci masjid mana saja yang masuk dalam pemetaan polisi tersebut, dia hanya mengungkap ada masjid yang cenderung keras.
“Kemarin kita sudah sepakat dalam diskusi pemetaan masjid Pak, mohon maaf dalam rangka mencegah ekstrimisme dan terorisme” ungkapnya di acara Agenda Halaqah Kebangsaan Optimalisasi Islam di akun You Tube MUI Rabu 26 Januari 2022.
Baca Juga : Kontroversi Terkait Peresmian Museum Holocaust di Minahasa
“Masjid macam-macam warnanya ada yang hijau, ada yang semi keras, ada juga yang keras, dan sebagainya, ini jadi perhatian untuk kita semua” ucapnya.
Hal ini ditanggapi oleh Jusuf Kalla, Ketua Dewan Masjid Indonesia, “Tidak ada masjid yang radikal, mungkin itu dari sisi cara bicaranya saja yang ada kesalahan, masjid adalah tempat untuk orang ibadah, karena itu jika ada orang yang bersalah, masjid tidak bisa dianggap salah” ujarnya Senin 31 Januari 2022.
Namun Jusuf Kalla juga pernah meminta pengurus masjid untuk waspada pada kelompok jamaah yang membuat paham kajian dengan isu radikalisme, “Hati-hati kalau ada kelompok 4 – 5 orang berbisik-bisik saat kajian dan ada gurunya, pengurus masjid harus ditegur itu, jangan sampai mereka menyebar paham radikalisme” ujarnya 31 Maret 2021 lalu.
Pengurus PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Ahmad Fahrur berharap pemetaan tidak hanya dilakukan di masjid tapi juga tempat ibadah agama lain. “Saya kira bukan hanya masjid namun tempat ibadah lain yang ada indikasi radikal harus diwaspadai” ujarnya Rabu 26 Januari 2022.
