Ini Masalah Imigrasi di RI yang Bikin Jokowi Ancam Ganti Dirjen
Presiden Jokowi membuat perintah langsung kepada jajaran Menteri untuk merubah total sistem imigrasi yang saat ini diterapkan, sebab investor mengeluhkan banyak kendala yang terjadi.
BaperaNews - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) sempat memberikan perintah langsung kepada jajaran menteri untuk melakukan perubahan total terhadap sistem imigrasi yang saat ini diterapkan.
Perubahan tersebut dilakukan karena banyak keluhan yang diajukan oleh para investor hingga turis yang hendak tinggal di Indonesia. Mereka mengaku mengalami banyak kendala dan kesulitan. Jokowi juga menerima komplain langsung terkait sistem yang digunakan. Sistem tersebut dianggap terlalu mengontrol dan mengatur.
Melihat fakta yang ada tersebut, membuat Jokowi turun tangan dan meminta jajarannya untuk segera memperbaiki dengan cara apapun itu. Bahkan ia menebar ancaman, akan melakukan perubahan besar - besaran termasuk dalam ruang lingkup Dirjen demi bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.
“Ini memang mau tidak mau harus dilakukan perubahan total. Yang seharusnya sebagai pelayan publik bisa memberikan kemudahan dan melayani dengan baik. Kalau perlu, Dirjennya pun harus segera diganti hingga ke bawah - bawahnya. Supaya lebih paham dan jelas, jika kita ingin dan harus berubah. Kalau kita mempunyai harapan besar bisa mendatangkan turis dan investor, ya harus segera diubah,” kata Presiden Indonesia Jokowi.
Baca Juga : Jembatan Sepanjang 120 Km Akan Hubungkan Malaysia - Indonesia
Sementara itu, penjelasan langsung juga diberikan oleh seorang pengamat kebijakan publik terkait dengan sederet permasalahan yang ada di imigrasi Indonesia.
Berikut 3 Permasalahan yang Ada di Imigrasi Indonesia :
1. Masalah Pengurusan KITAS
“Wajar saja jika Presiden Jokowi geram, dari dulu ya gitu - gitu saja tak pernah menunjukkan perubahan. Mulai dari membuat KITAS, Visa, baik yang sifatnya on arrival atau lainnya, tidak ada yang bisa segera beres,” Kata Agus Pambagio pada (11/9).
Menurutnya, pengurusan dokumen imigrasi Indonesia seperti KITAS hingga Visa masih berpotensi koruptif. Kok bisa? Warga asing harus ketemu orang langsung dan disinilah letak permasalahannya.
2. Masalah Pengurusan Visa On Arrival
“Visa on arrival itu kan prosesnya harus melalui antre secara langsung untuk bisa membayar, jadi kita semua bisa menilai sendiri, disitu sangat rawan tindakan koruptif. Akan ada calo yang berkeliaran meski lokasinya ada di dalam bandara,” kata Agus Pambagio.
3. Bebas VISA Tak Ada Timbal Balik dengan Sejumlah Negara Asing
“Dimana - mana seharusnya bebas Visa itu kan reciprocal. Misalnya saja begini, jika Jepang memberikan bebas Visa, maka kita pun harus kasih bebas Visa kepada mereka,” tuturnya.
Baca Juga : Tanggapan Istana Soal Bocornya Dokumen Rahasia BIN Ke Jokowi Yang Dijual Hacker Bjorka