Gedung Eks Kemenko Marves Jadi Kantor Baru AHY sebagai Menko Infrastruktur

BaperaNews - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengonfirmasi bahwa Kantor Kemenko Infrastruktur akan menggunakan gedung eks Marves. Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pada Selasa (22/10),

"Untuk Kantor Kemenko Infrastruktur direncanakan di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Marves, jadi tempat Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) yang lalu," ujar AHY saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta.

AHY berencana mengecek kondisi gedung tersebut sebelum mulai berkantor untuk memastikan kesiapan fasilitas dalam mendukung operasional kementerian barunya.

Pembentukan Struktur Kemenko Infrastruktur

Selain penempatan kantor, AHY tengah mempersiapkan struktur organisasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kementerian baru ini adalah satu dari 14 kementerian tambahan yang dibentuk di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

AHY menjelaskan bahwa pihaknya sedang mempelajari struktur dari Kemenko Marves serta Kementerian Koordinator lainnya, seperti Kemenko Perekonomian, guna menilai relevansi struktur yang ada dengan tugas dan fungsi kementerian baru tersebut.

"Saya tahu ada deputi-deputi dengan struktur bawahnya dari Kemenko Marves, Kemenko Ekonomi, dan lainnya. Nah, kita harus pastikan dulu apakah nomenklaturnya, tugas, dan fungsinya masih relevan?" ujar AHY.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya sumber daya manusia di kementeriannya. "Apakah sudah ada orangnya? Atau memang masih kosong dan perlu rekrutmen?" tambahnya.

Baca Juga : Daftar Lengkap Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Tantangan Penambahan Kementerian di Era Prabowo Subianto

Penambahan 14 kementerian di kabinet Prabowo Subianto membawa tantangan tersendiri, terutama terkait penempatan kantor dan sumber daya. AHY bukan satu-satunya menteri yang menghadapi kendala ini. Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, juga belum mendapatkan lokasi kantor yang pasti.

AHY mengakui bahwa penataan kementerian baru merupakan tantangan, termasuk alokasi ruang kerja untuk pejabat dan staf kementerian baru.

Kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga Lain

Sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY menekankan pentingnya kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya.

Hal ini penting untuk memastikan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus kementeriannya.

Sebagai Menteri Koordinator, tugas AHY adalah mengoordinasikan kebijakan dan program di berbagai sektor infrastruktur, termasuk transportasi, energi, dan telekomunikasi.

Tugas ini melibatkan kerja sama dengan kementerian seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pemerintah daerah.

Tantangan dalam menyelaraskan kebijakan antar-kementerian menjadi salah satu fokus utama AHY. Dengan dukungan sumber daya yang memadai dan struktur organisasi yang tepat, Kemenko Infrastruktur diharapkan mampu berkontribusi signifikan dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Langkah AHY ke Depan

Dengan mulai berkantornya di gedung eks Kemenko Marves, AHY diharapkan segera melaksanakan program-program prioritas di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Beberapa proyek besar yang akan menjadi perhatian termasuk pembangunan transportasi massal, seperti MRT dan LRT, serta pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa.

Dalam menjalankan tugasnya, AHY akan bekerja sama erat dengan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinet untuk memastikan program pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target.

Baca Juga : Daftar Lengkap Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran