BaperaNews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberlakukan tarif khusus sebesar Rp1 untuk layanan transportasi umum seperti TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. 

Kebijakan ini diterapkan pada Minggu (20/10/2024) sebagai bagian dari perayaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, periode 2024-2029.

Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, menjelaskan bahwa kebijakan ini akan berlaku sepanjang hari pada Minggu (20/10/2024), bersamaan dengan pelantikan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta. 

Menurut Syafrin, kebijakan ini selain sebagai bentuk perayaan juga bertujuan mendorong masyarakat untuk lebih mengenal dan menggunakan transportasi publik di Jakarta.

"Kebijakan tarif Rp1 ini merupakan kesempatan istimewa bagi masyarakat Jakarta untuk menikmati layanan transportasi publik dengan harga yang sangat terjangkau. Kami mengajak semua warga untuk memanfaatkan layanan ini," ujar Syafrin pada Sabtu (19/10/2024).

Alasan Diberlakukannya Tarif Khusus

Selain memperingati momen bersejarah pelantikan presiden, kebijakan ini bertujuan meningkatkan penggunaan transportasi umum di ibu kota. 

Pemprov DKI Jakarta ingin memperkenalkan berbagai layanan transportasi yang tersedia, termasuk TransJakarta, LRT, dan MRT, demi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta.

Layanan seperti Mikrotrans dan TransJakarta Cares, yang melayani penyandang disabilitas dan lanjut usia, akan tetap beroperasi sesuai aturan. Sementara itu, layanan gratis pada beberapa rute yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2018 juga akan tetap berlaku.

Baca Juga : Tol Ciawi-Sukabumi Seksi Cigombong-Cibadak Kembali Dibuka dan Akan Dikenakan Tarif

Modifikasi dan Pengalihan Rute TransJakarta

Sejumlah rute TransJakarta akan mengalami modifikasi akibat pengalihan arus lalu lintas selama pelantikan. Berikut beberapa rute yang akan dimodifikasi:

1. Blok M-Kota (1) melalui Koridor 13 dan 9, dengan perubahan jalur ke arah Kota.

2. Pulo Gadung-Monas (2) dialihkan menjadi Pulo Gadung-Pecenongan.

3. Kalideres-Monas via Veteran (3) dialihkan menjadi Kalideres-Juanda.

4. Pantai Maju-Balai Kota (1A) dialihkan ke Pantai Maju-Juanda.

5. Pulo Gadung-Rawa Buaya via Balai Kota (2A) dialihkan untuk mengantisipasi aksi di Patung Kuda.

6. Senen-Transport Hub Dukuh Atas (2P) dimodifikasi melalui Jalan Imam Bonjol.

7. Kalideres-Senayan Bank DKI (3F) dipendekkan hingga Petamburan.

8. Cililitan-Juanda (5C) dialihkan menjadi Cililitan-Pecenongan.

9. Stasiun Tebet-Bundaran Senayan (6D) melalui flyover Karet.

10. Ragunan-Senayan Bank DKI (6V) dipendekkan hingga Tegal Mampang.

Beberapa rute lain akan dihentikan sementara antara pukul 10.00 hingga 16.00 WIB pada (20/10), termasuk rute Ragunan-Balai Kota via Kuningan (6A) dan Ragunan-Balai Kota via Semanggi (6B).

Layanan Khusus Mikrotrans dan Lainnya

Layanan khusus Mikrotrans dan TransJakarta Cares yang melayani lansia serta penyandang disabilitas akan tetap beroperasi dengan tarif Rp0 sesuai aturan yang berlaku. 

Warga yang ingin informasi lebih lanjut terkait lalu lintas dan layanan transportasi dapat menghubungi Dishub DKI Jakarta melalui media sosial.

Penyesuaian Lalu Lintas dan Pembatalan Car Free Day

Penutupan sejumlah jalan utama di Jakarta, termasuk Jalan Sudirman-Thamrin, dilakukan untuk mengakomodasi pelantikan presiden. 

Pengalihan arus lalu lintas juga dilakukan sepanjang jalur yang akan dilalui oleh Presiden dan wakil Presiden terpilih serta tamu VVIP. Akibatnya, kegiatan Car Free Day (CFD) yang biasanya digelar pada Minggu di Jakarta, termasuk Bekasi, ditiadakan pada (20/10).

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta juga melakukan penyesuaian rute kereta jarak jauh yang biasanya berangkat dari Stasiun Gambir, dengan 27 kereta dialihkan sementara ke Stasiun Jatinegara.

Dengan tarif Rp1 untuk transportasi, Pemprov DKI Jakarta berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan TransJakarta, MRT, dan LRT, sekaligus ikut merayakan momen bersejarah pelantikan Presiden dan wakil Presiden periode 2024-2029.

Baca Juga : Pemerintah Bakal Pasang Tarif Penggunaan Air