Mulai 2025, Anggaran Tunjangan Profesi Guru Non-PNS Akan Dinaikkan

BaperaNews - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengumumkan bahwa pada tahun 2025, tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru non-pegawai negeri sipil (Non-PNS) akan mengalami kenaikan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Nadiem Anwar Makarim, dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI. Tambahan anggaran sebesar Rp10,4 triliun telah dialokasikan untuk mendukung program prioritas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen di seluruh Indonesia.

Menurut Nadiem, peningkatan tunjangan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperhatikan kesejahteraan para pendidik.

"Tambahan anggaran ini difokuskan pada program-program yang berfokus pada kesejahteraan guru dan dosen, baik itu tunjangan maupun sertifikasi," ujar Nadiem, seperti dilaporkan dari laman Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek, Suharti, menambahkan bahwa dari total tambahan anggaran tersebut, Rp3 triliun dialokasikan untuk tunjangan profesi guru non-PNS, yang akan menyasar 185.096 guru di seluruh Indonesia.

Program ini menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru non-PNS yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan tersebut.

Selain tunjangan profesi, anggaran tambahan ini juga akan digunakan untuk program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Baca Juga: Nadiem Makarim Resmi Batalkan Kenaikan UKT Usai Bertemu Jokowi

PPG ini mencakup PPG on-going serta PPG baru, baik untuk prajabatan maupun dalam jabatan, dengan total peserta sebanyak 503.171 orang. Total anggaran untuk program ini mencapai Rp738 miliar.

Selain tunjangan profesi guru non-PNS, tambahan anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk berbagai program lain yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Salah satu program yang mendapatkan alokasi anggaran adalah program microcredential bagi guru dan tenaga kependidikan, yang menyasar 400 peserta dengan anggaran sebesar Rp11 miliar.

Program ini diharapkan dapat memberikan sertifikasi tambahan bagi tenaga pendidik yang membutuhkan keterampilan khusus di bidang tertentu.

Tidak hanya itu, Kemendikbud Ristek juga akan melanjutkan berbagai program beasiswa, seperti Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), program Darmasiswa, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), serta Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN).

Program-program ini diharapkan dapat mendukung 15.513 peserta dengan alokasi anggaran sebesar Rp612 miliar. Tujuannya adalah memberikan akses pendidikan lebih luas kepada masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya mereka yang kurang mampu atau berasal dari daerah terpencil.

Meskipun ada tambahan anggaran, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim sebelumnya sempat mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp26,4 triliun pada Senin, (9/9), untuk menjalankan berbagai program prioritas lainnya.

Di antaranya Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP Kuliah), dan berbagai tunjangan guru dan dosen. Usulan ini diajukan karena terjadi penurunan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Dalam RAPBN 2025, alokasi anggaran pendidikan nasional diproyeksikan sebesar Rp722,6 triliun.

Meskipun jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan APBN 2024 yang hanya Rp665 triliun, anggaran yang dialokasikan untuk Kemendikbud Ristek justru turun menjadi Rp83,19 triliun, berkurang Rp15,7 triliun dibandingkan dengan APBN 2024.

Presiden Joko Widodo dalam Pidato Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI 2024-2025, menegaskan bahwa total anggaran pendidikan sebesar Rp722,6 triliun akan difokuskan pada program-program prioritas.

Beberapa program tersebut meliputi perluasan beasiswa, peningkatan gizi siswa, renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, memberikan apresiasi kepada Kemendikbud Ristek yang dinilai inovatif dalam menciptakan kebijakan melalui program Merdeka Belajar. Program ini dianggap telah mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, juga menyampaikan dukungannya terhadap alokasi anggaran yang telah direncanakan. Menurutnya, alokasi anggaran ini sudah mencakup berbagai aspek penting, termasuk kesejahteraan guru dan dosen serta pengembangan sarana dan prasarana perguruan tinggi.

"Kami menyetujui alokasi anggaran yang telah disampaikan, karena sudah mencakup berbagai komponen penting untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia," katanya.

Baca Juga: Nadiem Janji akan Evaluasi Kenaikan UKT yang Tidak Masuk Akal