Golkar Komentari Ganjar yang Usulkan Hak Angket: Masa Tak Percaya Saksi PDIP yang Militan di TPS?

BaperaNews - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Maman Abdurrahman, memberikan tanggapannya terkait usulan hak angket yang diajukan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, terkait hasil Pemilu 2024.

Dalam jumpa pers di Senayan, Jakarta, Maman Abdurrahman mengingatkan PDIP dan PKS terkait keberadaan saksi militan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan.

Politikus Partai Golkar tersebut menyinggung peran saksi dari PDIP yang diketahui sangat militan di beberapa TPS, begitu juga dengan saksi dari PKS yang disebutnya luar biasa militan dalam proses pemungutan suara.

Maman Abdurrahman juga menyoroti peran capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang mendorong hak angket digulirkan oleh DPR untuk menyelidiki kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024.

Mengenai hal ini, Maman menegaskan bahwa setiap pasangan calon memiliki saksi di setiap tingkatan, mulai dari TPS, kecamatan, hingga kabupaten. Menurutnya, dengan keberadaan saksi dari masing-masing partai, proses penghitungan suara dapat dipantau oleh semua pihak.

Ia menegaskan bahwa jika terdapat masalah dalam penghitungan suara, maka semua pihak dapat menyaksikannya.

Meskipun demikian, Maman Abdurrahman mempersilakan jika ada pihak yang menduga adanya kecurangan dalam Pemilu 2024 untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme resmi yang telah tersedia, seperti panitia pengawas pemilu (panwaslu) dan aparat penegak hukum.

Baca Juga: Golkar Setujui Pilkada Serentak 2024 Dimajukan di Bulan September

Terkait dengan pengajuan hak angket, Maman menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hak dari masing-masing anggota DPR. Namun, Partai Golkar sendiri masih meninjau apakah hak angket tersebut layak untuk digunakan atau tidak.

Dalam konteks ini, Maman Abdurrahman menilai bahwa saat ini belum saatnya membahas hak angket karena proses perhitungan suara masih berlangsung. Ia menegaskan bahwa penghitungan suara saat ini masih dalam proses dan meminta agar proses tersebut dibiarkan selesai terlebih dahulu sebelum membahas hal-hal lainnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo telah mendorong partai pengusungnya untuk mengajukan hak angket atas dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 di DPR RI. Ia juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, untuk bersama-sama mengusut dugaan kecurangan tersebut.

Ganjar Pranowo menganggap bahwa hak angket merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024. Namun, jika DPR tidak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi untuk mengkritisi kecurangan dalam Pilpres 2024.

Hal ini dianggapnya sebagai fungsi kontrol dari DPR terhadap penyelenggaraan pemilu. Meskipun demikian, Ganjar Pranowo menyadari bahwa paslon nomor 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR dan membutuhkan dukungan dari partai pendukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca Juga: Badan Saksi Nasional Partai Golkar Kota Depok Pers Release Terkait Fitnah Berita yg Beredar Miring