AS Buka Suara Soal Tuduhan Terlibat Penggulingan PM Bangladesh Sheikh Hasina

BaperaNews - Amerika Serikat secara tegas membantah tuduhan bahwa mereka terlibat dalam penggulingan Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina, yang baru-baru ini mengundurkan diri dari jabatannya.

Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada Senin (13/8), Gedung Putih menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan sepenuhnya palsu.

Tuduhan ini mencuat setelah sebuah laporan di surat kabar Economic Times di India menyebutkan bahwa Sheikh Hasina menuduh Amerika Serikat berperan dalam penggulingannya.

Laporan tersebut mengklaim bahwa AS berusaha untuk menguasai pulau Saint Martin yang terletak di Teluk Benggala, Bangladesh. Namun, laporan ini segera dibantah oleh Putra Sheikh Hasina, Sajeeb Wazed, yang mengatakan bahwa ibunya tidak pernah membuat pernyataan seperti itu.

Bantahan Resmi dari Gedung Putih

Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, dalam sebuah jumpa pers pada Senin, dengan tegas menyatakan.

"Kami sama sekali tidak terlibat. Laporan atau rumor apa pun yang menyebutkan bahwa pemerintah Amerika Serikat terlibat dalam peristiwa ini sama besarnya dengan tuduhan palsu," ungkapnya.

Baca Juga: Muhammad Yunus Terpilih Jadi PM Bangladesh, Bebas dari Tuduhan Korupsi

Jean-Pierre juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki kepentingan dalam menentukan masa depan politik Bangladesh, dan bahwa rakyat Bangladesh sendiri yang harus memutuskan masa depan pemerintah mereka.

"Kami percaya bahwa rakyat Bangladesh harus menentukan masa depan pemerintah Bangladesh dan di situlah posisi kami," tambahnya.

Penggulingan Sheikh Hasina terjadi di tengah ketegangan politik yang meningkat di Bangladesh.

Setelah protes mahasiswa yang dimulai bulan lalu terkait kuota pekerjaan pemerintah, situasi berkembang menjadi gerakan yang lebih besar yang menuntut penggulingan Hasina. Demonstrasi ini kemudian memicu kekerasan yang melanda berbagai wilayah di negara tersebut.

Pemerintahan sementara yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus telah dibentuk pada Kamis lalu, dengan tujuan menyelenggarakan pemilihan umum. Yunus, yang dikenal sebagai pendiri Grameen Bank, diharapkan dapat membawa stabilitas dan mendorong pemilihan yang adil di Bangladesh.

Baca Juga: Mahasiswa Bangladesh Tolak Pemerintah yang Dipimpin Militer, Lebih Pilih Peraih Nobel