Dugaan KTP Dicatut untuk Dukung Dharma-Kun Bikin Heboh, Netizen: Ini Lancang

BaperaNews - Dugaan pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dalam Pilgub Jakarta 2024 telah membuat gempar media sosial.

Banyak warga yang merasa identitas mereka digunakan tanpa izin untuk mendukung pasangan ini. Kasus ini tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga memicu protes keras dari berbagai pihak, termasuk para netizen yang menyebut tindakan ini sebagai sesuatu yang "lancang."

Isu ini pertama kali mencuat setelah beberapa warga, termasuk tokoh publik seperti Anies Baswedan, mengungkapkan bahwa KTP mereka dan anggota keluarganya telah dicatut untuk mendukung Dharma-Kun.

Anies bahkan membagikan tangkapan layar dari situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunjukkan bahwa NIK (Nomor Induk Kependudukan) kedua anaknya, Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan, telah digunakan tanpa izin.

"Alhamdulillah, KTP saya aman," ujar Anies dalam akun Twitter resminya pada Jumat (16/8). Namun, ia juga mengungkapkan kekecewaannya karena KTP kedua anaknya dan anggota timnya telah dicatut.

“Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen,” tambahnya.

Baca Juga: Jokowi Beri Pesan untuk Presiden Terpilih dan Rakyat Indonesia dalam Pidato Kenegaraan Terakhirnya di Sidang Tahunan MPR

Tidak hanya Anies, warga lainnya juga merasakan hal serupa. Seorang warga DKI Jakarta bernama Adinda melalui akun X mengaku sangat marah dan khawatir setelah mengetahui bahwa NIK KTP miliknya telah digunakan tanpa sepengetahuannya untuk mendukung Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

"Perasaan saya marah dan khawatir. Marah karena menurut saya yang mereka lakukan ini sangat-sangat tidak patut," tulis Adinda di X.

Ia juga menambahkan bahwa jika dukungan saja diperoleh dengan cara yang tidak benar, maka bagaimana mungkin warga bisa percaya kepada mereka jika nanti terpilih.

Kekhawatiran serupa diungkapkan oleh Wishnu, korban lain dari pencatutan NIK ini. Wishnu menilai tindakan ini sebagai sesuatu yang tidak beradab dan merupakan bentuk pembohongan publik.

“Ini lancang, kurang ajar,” katanya tegas. Wishnu mengetahui pencatutan ini setelah mengecek NIK KTP miliknya di situs KPU pada Jumat pagi.

Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwani, juga angkat bicara mengenai masalah ini. Menurut Jazuli, kasus pencatutan KTP ini merupakan tanggung jawab penuh dari KPU dan Bawaslu.

"Kalau itu urusan KPU dan Bawaslu kalau KTP-KTP segala macam bukan urusan partai politik," ujarnya saat ditemui di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.

Jazuli menegaskan bahwa pasangan Dharma-Kun yang maju sebagai calon independen tidak ada hubungannya dengan partai politik. Menurutnya, tugas partai politik adalah mengusung calon yang relevan dengan apa yang diperjuangkan oleh partai tersebut.

Kasus ini dengan cepat viral di media sosial, khususnya di platform X (Twitter), di mana warga mulai memeriksa NIK KTP mereka melalui fitur yang disediakan oleh KPU.

Salah satu warga, Umen, mengungkapkan keterkejutannya setelah mengetahui NIK KTP miliknya digunakan untuk mendukung Dharma-Kun. Ia mengaku tidak pernah mendukung ataupun mengenal pasangan calon tersebut sebelumnya.

"Awalnya saya melihat cuitan dari akun X yang lewat di timeline, bahwa dirinya menemukan identitasnya digunakan secara sepihak untuk mendukung nama-nama pada pencalonan gubernur Jakarta," kata Umen.

Ia kemudian mengecek NIK KTP-nya dan ternyata memang benar dicatut.

Warga Jakarta Timur lainnya, Ardhibhironx, juga merasakan hal serupa. Ia menyesalkan bahwa tidak ada konfirmasi atau komunikasi apapun dari pihak yang mencatut identitasnya.

Kasus pencatutan ini menunjukkan adanya celah dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu.

Wishnu, salah satu korban pencatutan, menegaskan bahwa buruknya proses verifikasi ini perlu segera diperbaiki. Ia meminta Bawaslu untuk menyelidiki lebih lanjut kasus ini dan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran.

"Mungkin juga ada dugaan manipulasi dukungan, Bawaslu harus serius mengusut ini," tegasnya.

Ia menekankan bahwa pencatutan dukungan tidak bisa ditoleransi dan perlu ada tindakan tegas agar hal serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Baca Juga: Dharma-Kun Lolos Pilkada Jakarta Jalur Independen, Tak Ambil Pusing Disebut Cagub Boneka