Menteri Abdul Mu'ti: Kurikulum Merdeka dan Ujian Nasional Akan Dikaji Ulang

BaperaNews - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka dan Ujian Nasional (UN) akan dikaji ulang untuk memastikan kebijakan pendidikan nasional sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Abdul Mu'ti, yang baru dilantik dalam Kabinet Merah Putih, menegaskan bahwa keputusan terkait kebijakan pendidikan tidak akan diambil terburu-buru. 

Kajian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam berbagai pro dan kontra yang muncul di masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Mu'ti pada Senin (21/10) di Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa kebijakan seperti Kurikulum Merdeka dan Ujian Nasional masih menjadi perdebatan publik, sehingga perlu pertimbangan matang sebelum langkah strategis diambil.

Kajian Mendalam Terhadap Kebijakan Pendidikan

Abdul Mu'ti menyebutkan bahwa Kurikulum Merdeka, yang diluncurkan pada Maret 2024, memerlukan waktu untuk diimplementasikan sepenuhnya di berbagai sekolah.

"Kita perlu melihat penerapannya secara menyeluruh dan tidak tergesa-gesa. Kami ingin memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik di semua satuan pendidikan," ujarnya.

Sebagai bagian dari proses kajian ini, Abdul Mu'ti akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak.

"Saya akan banyak mendengar pendapat dari pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, masyarakat, serta pakar pendidikan," tambahnya. 

Dengan mendengarkan berbagai perspektif, diharapkan kebijakan yang diambil dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Abdul Mu'ti juga menyoroti pentingnya masukan dari masyarakat sebagai penyelenggara dan pengguna layanan pendidikan.

"Kami akan sangat berhati-hati dalam menentukan langkah ke depan, karena kebijakan pendidikan harus sesuai dengan aspirasi masyarakat sekaligus mendukung visi Presiden Prabowo," tuturnya.

Baca Juga : Presiden Prabowo Subianto Gelar Sidang Kabinet Perdana Hari Ini

Kurikulum Merdeka Perlu Penyesuaian

Kurikulum Merdeka diperkenalkan sebagai upaya reformasi pendidikan, yang menekankan pembelajaran berbasis proyek, kreativitas, dan penguatan kompetensi dasar. Namun, Abdul Mu'ti menekankan bahwa implementasinya masih menghadapi tantangan di lapangan.

"Belum semua sekolah dapat menerapkan Kurikulum Merdeka dengan sempurna. Ini yang perlu kita evaluasi lebih lanjut," jelasnya.

Ia menegaskan pentingnya kajian untuk memastikan apakah kurikulum ini sudah memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

"Kami ingin memastikan kebijakan ini membantu peningkatan kompetensi siswa, terutama dalam literasi dan numerasi, yang merupakan indikator utama kualitas pendidikan," ungkapnya.

Ujian Nasional Kembali Dipertimbangkan

Selain itu, Ujian Nasional yang telah dihapuskan pada era sebelumnya juga akan dikaji ulang. Abdul Mu'ti menyadari bahwa penghapusan Ujian Nasional menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, terutama dari pihak yang menilai pentingnya mekanisme evaluasi standar bagi siswa di seluruh Indonesia.

Kajian ulang terhadap Ujian Nasional ini bertujuan untuk mendapatkan keputusan yang tepat berdasarkan masukan dari para ahli, praktisi, dan masyarakat.

"Kami akan menilai secara objektif, apakah Ujian Nasional masih relevan sebagai metode evaluasi atau ada alternatif lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini," jelasnya.

Keputusan akhir terkait Ujian Nasional akan diambil setelah kajian komprehensif. "Keputusan yang kita ambil nantinya harus mencerminkan kebutuhan pendidikan di Indonesia, sekaligus mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah," imbuh Abdul Mu'ti.

Abdul Mu'ti Fokus pada Aspirasi Masyarakat dan Program Nasional

Abdul Mu'ti menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah harus selaras dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

Ia berjanji bahwa kebijakan yang diterapkan akan berdasarkan kajian mendalam, melibatkan berbagai pihak, dan mencerminkan aspirasi masyarakat.

Keputusan untuk mengkaji ulang Kurikulum Merdeka dan Ujian Nasional merupakan langkah yang diambil Abdul Mu'ti sebagai bentuk kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan yang berdampak pada masa depan pendidikan di Indonesia.

Dengan pendekatan partisipatif, ia berharap kebijakan yang diambil dapat menjawab tantangan pendidikan saat ini serta membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan.

Dalam waktu dekat, Abdul Mu'ti akan melakukan rangkaian diskusi dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, untuk mendapatkan pandangan lebih lanjut terkait kebijakan ini.

Baca Juga : Meutya Hafid Umumkan Nama Kominfo Dirubah Menjadi Komdigi