Begini Curhatan Hasto kepada Jokowi: Padahal Sudah Diistimewakan

BaperaNews - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan perasaannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hasto menyatakan bahwa PDIP telah memberikan keistimewaan yang besar kepada Presiden Jokowi dan keluarganya, namun kini merasa ditinggalkan. Perasaan ini diungkapkan oleh Hasto melalui keterangan tertulis pada hari Minggu, (29/10).

Menurut Hasto, hubungan antara PDIP dan Presiden Jokowi saat ini dalam keadaan "luka hati". PDIP merasa bahwa mereka telah memberikan banyak keistimewaan kepada Presiden Jokowi dan keluarganya, tetapi perasaan tersebut tidak direspons dengan penghargaan yang sama.

Hasto menyatakan, "Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi."

Hasto juga mengungkapkan bahwa pada awalnya, mereka hanya berdoa agar situasi ini tidak terjadi, namun akhirnya perasaan ditinggalkan menjadi kenyataan.

Baca Juga : Prabowo Puji Jokowi: Ilmu Orang Solo Luar Biasa

Seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai, telah bekerja keras dan tanpa lelah dalam lima pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan dua pemilihan presiden (Pilpres) terakhir. Mereka melihat kerja keras ini sebagai wujud rasa sayang mereka terhadap Presiden Jokowi.

Awalnya, mereka memilih untuk diam, namun dorongan untuk mengungkapkan perasaan mereka datang dari berbagai pihak, termasuk sosok seperti Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi, dan para ahli hukum tata negara serta tokoh-tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society.

Hasto juga menyoroti fakta bahwa putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden di kubu lawan. Baginya, hal ini dapat diartikan sebagai bentuk pembangkangan politik atau political disobedience terhadap konstitusi.

Hasto menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, moralitas, nilai kebenaran, dan kesetiaan. Apa yang terjadi sehubungan dengan pencalonan Gibran sebenarnya adalah bentuk political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia.

Terkait dengan isu ini, Hasto juga mencatat adanya rekayasa hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa ketua umum partai politik telah mengakui bahwa kartu truf mereka dalam situasi ini dipegang oleh pihak tertentu. Ada yang menyebutkan bahwa mereka hanya memiliki masa berlaku harian.

Dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto, persaingan politik semakin memanas. Sejarah panjang kerjasama antara PDIP dan Jokowi kini masih jadi pertanyaan. Bagaimana kelanjutan hal ini, akan kita lihat menjelang pemilu 2024.

Baca Juga : Sah! PSI Deklarasikan Dukungannya untuk Prabowo-Gibran