Menko Luhut Sebut Tak Perlu Lagi BTS Usai Adanya Starlink di Indonesia

BaperaNews - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa kehadiran layanan internet Starlink, yang dioperasikan oleh perusahaan SpaceX milik Elon Musk, mengeliminasi kebutuhan akan menara Base Transceiver Station (BTS) di Indonesia.

Menurut Luhut, teknologi berbasis satelit ini menawarkan alternatif yang lebih efisien dan dapat menyediakan akses internet, pendidikan, serta layanan kesehatan yang lebih baik, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Luhut menyampaikan hal tersebut dalam sebuah talkshow di Menara Global, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/6).

“Nggak perlu ada BTS-BTSan orang udah ada Starlink,” tegas Luhut, menggarisbawahi bahwa teknologi Starlink memungkinkan konektivitas internet tanpa memerlukan infrastruktur fisik seperti BTS. 

Luhut menjelaskan bahwa Starlink dapat menurunkan biaya telekomunikasi secara signifikan dan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat di daerah 3T.

Ia menyebutkan bahwa di bidang kesehatan, kehadiran Starlink memungkinkan konsultasi medis jarak jauh dengan dokter di kota-kota besar seperti Jakarta, bahkan sampai pada kemungkinan melakukan operasi dari jarak jauh di masa depan.

“Di daerah terkecil bisa dapat advice dari dokter yang berpengalaman di Jakarta. Sampai pada titik nanti operasi juga dari jarak jauh bisa,” ujarnya.

Dalam aspek pendidikan, Starlink diharapkan dapat membantu mengatasi kesenjangan akses terhadap sumber daya pendidikan di daerah terpencil. Luhut optimistis bahwa dengan internet berkecepatan tinggi dari Starlink, anak-anak di daerah 3T akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengakses materi pendidikan berkualitas.

Baca Juga: Starlink Banting Harga 40%, Menkominfo Buka Suara

Luhut juga menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua perusahaan telekomunikasi, baik global maupun lokal, untuk berkompetisi dalam menyediakan layanan terbaik bagi masyarakat. Menurutnya, kompetisi akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan.

“Sebenarnya kita mau berikan kesempatan yang sama ke semua orang, saya kira akan memberikan juga servis bagus kepada masyarakat banyak, yang paling untung siapa? Masyarakat, kan?” imbuh Luhut.

Menanggapi pernyataan Luhut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyatakan bahwa meskipun persaingan dengan perusahaan asing seperti Starlink diperlukan, regulasi yang mendukung tetap harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan Indonesia.

Erick menyoroti pentingnya memastikan bahwa pajak dari perusahaan asing harus dibayar di Indonesia, pembukaan lapangan kerja harus terjadi di Indonesia, dan teknologi yang dibawa harus ditransfer ke dalam negeri.

“Persaingan harus terjadi, tapi pajak harus dibayar di sini, pembukaan lapangan pekerjaan harus ada di sini, transfer teknologi harus ada dan perlindungan konsumen,” ujar Erick saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/6).

Erick juga mengingatkan tentang potensi dampak negatif dari penggunaan Starlink, seperti akses tanpa batas terhadap konten yang tidak sesuai seperti pornografi. Ia menekankan bahwa pengawasan harus ditingkatkan untuk mencegah penggunaan teknologi ini untuk tujuan yang merugikan masyarakat.

“Starlink saya rasa sangat diperlukan untuk daerah-daerah terpencil, tapi kalau Starlink ini misalnya nanti dipakai untuk sosial media apalagi ada pornografi, itu berarti kan masyarakat kita di desa akan bisa akses pornografi. Jangan sampai kita membuka penyelundupan, pornografi, ini yang harus menjadi ini (perhatian), kalau persaingan saya terbuka,” tambah Erick.

Baca Juga: Tolak Tawaran Menteri, Luhut Lebih Pilih Jadi Penasihat Prabowo