DPR DKI Jakarta Soroti Kegagalan Program Rusun Di Kepulauan Seribu

Komisi A DPR Jakarta menyinggung soal kegagalan program penataan dan pembangunan rumah susun atau rusun untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal warga di Kepulauan Seribu. Simak berita lengkapnya!

DPR DKI Jakarta Soroti Kegagalan Program Rusun Di Kepulauan Seribu
DPR DKI Jakarta Soroti Kegagalan Program Rusun Di Kepulauan Seribu. Gambar: Antara/ Aditya Pradana

BaperaNews - Komisi A DPR Jakarta menyorot berbagai kegagalan program penataan dan pembangunan rumah susun untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal warga di Kepulauan Seribu. “Karenanya kami ingin SKPD yang ada di bawah Komisi A agar membahas permasalahan yang ada di Musrenbang, jangan sampai lewat dari Rencana Kegiatan Pemerintan Daerah (RKPD)” ujar sekretaris Komisi A DPR Jakarta, Nasrullah hari Sabtu 19 Februari 2022.

Nasrullah siap menyuarakan aspirasi jika memang belum ada kebijakan yang solutif untuk penataan wilayah Kepulauan Seribu, menurutnya, kawasan penduduk ini perlu diberi solusi karena ada sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya.

“Di Kepulauan Seribu itu ada beberapa yang belum dilaksanakan seperti pembangunan rumah susun itu karena dihapuskan Sudin Kepualauan Seribu yang tadinya ingin membangun rumah susun disana” ujarnya.

Sementara Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi mengaku pihaknya punya inisiatif untuk mengambil alih rencana pembangunan rusun tersebut yang saat ini dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman (PRKP) dengan penyediaan rancangan besar.

Baca Juga: Penyu 90 Tahun Diselundupkan Ke Bali Untuk Dikonsumsi Di Hari Besar

“Mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan kajian dalam tahun ini” ucapnya. Untuk langkah awal pembuatan desain rusun yang dimaksud, Pemerintah Kabupaten Pulau Seribu sudah menyiapkan sejumlah lokasi strategis yang dipilih untuk tempat membangun rusun.

“Lokasinya ada di Pulau Panggang, luar Pulau Panggang dan beberapa Pulau padat penduduk yang tersebar di Kelurahan Pulau Kelapa, saya mohon dukungan dari Komisi A DPR untuk membahas hal ini agar bisa juga dikomunikasikan kepada Komisi D DPR untuk pembuatan desainnya” lanjutnya.

Diketahui pertumbuhan penduduk yang cepat dan maraknya pembangunan wisata membuat Kepulauan Seribu terasa semakin sesak, salah satunya di Pulau Kelapa, kepadatan penduduknya mencapau 453 jiwa per hektar.

Sebab itu dianggap sangat perlu untuk menata wilayah pemukiman penduduk dengan membuat rusun, dengan demikian wisata bisa tetata lebih rapid an membuat wisatawan serta penduduk lokal lebih nyaman tinggal di dalamnya.

Meskipun membutuhkan dana yang tidak sedikit dan peran aktif masyarakat untuk bersedia menata wilayahnya, diperkirakan hasilnya juga akan sepadan dengan biaya yang dikeluarkan, sebab wilayah yang rapi akan lebih menarik minat wisatawan dan juga ketentraman untuk warga sendiri, dengan demikian wisata dan ekonomi bisa maju bersama.

Baca Juga: Polda Jateng Ringkus Komplotan Pembobol ATM Yang Diganjal Tusuk Gigi