Warga Jakarta Akan Dilarang Ambil Air Tanah untuk Cegah Penurunan Permukaan

BaperaNews - Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa warga Jakarta akan dilarang mengambil air tanah sebagai langkah mengatasi masalah penurunan permukaan tanah yang semakin parah.

Langkah ini diambil mengingat pengambilan air tanah yang berlebihan telah menyebabkan turunnya permukaan tanah di ibu kota secara signifikan.

Dody menjelaskan bahwa Jakarta mengalami penurunan permukaan tanah atau land subsidence yang meningkat, terutama di wilayah pusat kota.

Pengambilan air tanah yang berlebihan menjadi penyebab utama fenomena ini, yang menyebabkan penurunan tanah secara drastis.

"Ini terus harus ditingkatkan, diperbaiki. Land subsidence seperti yang Pak Menko sampaikan terjadi terutama di pusat kota karena pengambilan air tanah yang sangat-sangat berlebihan," ujar Dody.

Menurutnya, penurunan permukaan tanah yang disebabkan oleh eksploitasi air tanah ini menjadi ancaman serius bagi stabilitas wilayah Jakarta. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menyediakan pasokan air bersih menjadi sangat penting agar masyarakat tidak lagi bergantung pada air tanah.

Untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap air tanah, pemerintah berencana menyediakan sumber air bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Baca Juga: Menteri Pertanian Pecat Pejabat Kementan Karena Kasus Suap Rp700 Juta

Dody menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah akan dioptimalkan untuk memastikan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terpenuhi. Dengan ketersediaan pasokan air bersih yang cukup, diharapkan warga Jakarta tidak lagi menggali sumur atau mengandalkan air tanah.

Dalam hal ini, pembangunan SPAM Jatiluhur dan SPAM Karian akan menjadi prioritas. SPAM Jatiluhur direncanakan memasok sekitar 3.200 liter air per detik ke Jakarta, sementara SPAM Karian juga diharapkan segera beroperasi untuk menambah pasokan air bersih, sehingga ketergantungan terhadap air tanah dapat berkurang.

Untuk memperkuat upaya penyediaan air bersih, pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta. Menteri PU menyebutkan bahwa keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, dibutuhkan untuk mewujudkan solusi komprehensif dalam penyediaan air bersih bagi warga Jakarta.

Kolaborasi ini melibatkan kementerian terkait, seperti Kementerian PU dan Kemenko Infrastruktur, Pemerintah Provinsi Jakarta, serta sektor swasta.

“Semua pemangku kepentingan harus terlibat. Ini tugas negara; negara hadir, pemerintah hadir, tentu pemerintah pusat, Kementerian PU termasuk Kemenko Infrastruktur hadir, bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan sektor swasta,” ungkap AHY dalam pernyataannya di Muara Baru.

Pembangunan infrastruktur seperti SPAM Jatiluhur dan SPAM Karian menjadi bagian penting dalam penyediaan air bersih yang konsisten, sehingga masyarakat tidak lagi perlu mengeksploitasi air tanah. Pelarangan ini diharapkan mampu mengurangi risiko kerusakan infrastruktur akibat fenomena land subsidence di Jakarta.

Baca Juga: Prabowo Wajibkan Penggunaan Mobil Dinas Lokal untuk Menteri dan Pejabat Eselon I