Prabowo Subianto Siap Lakukan Evaluasi Kabinet Merah Putih dalam Enam Bulan Sekali
Presiden Prabowo Subianto akan melakukan evaluasi rutin terhadap Kabinet Merah Putih setiap enam bulan sekali.
BaperaNews - Presiden Prabowo Subianto akan melakukan evaluasi rutin terhadap Kabinet Merah Putih setiap enam bulan. Evaluasi ini akan menitikberatkan pada kinerja para menteri dan wakil menteri, terutama yang tidak memenuhi standar efisiensi, terindikasi korupsi, atau tidak optimal dalam menjalankan tugasnya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia.
Menurut Hashim, evaluasi pertama direncanakan sekitar Maret atau April 2025, enam bulan setelah pelantikan Kabinet Merah Putih.
"Setelah enam bulan, setiap menteri dan wakil menteri akan dievaluasi," ujarnya dalam diskusi di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, pada Rabu (23/10).
Hashim menegaskan pentingnya evaluasi ini untuk memastikan menteri atau wakil menteri Prabowo yang kurang efisien, terlibat korupsi, atau tidak mampu menjalankan tugas dapat segera digantikan.
"Jika dalam enam bulan pertama ada yang kurang efisien, korup, atau tidak berdaya, mereka akan dievaluasi," tegasnya.
Hashim juga menambahkan bahwa Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok tegas, sehingga tindakan segera akan diambil terhadap pejabat yang tidak memenuhi standar kinerja yang diharapkan.
Kabinet Merah Putih, yang dilantik pada Senin (21/10), terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri. Kabinet ini dianggap sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia, yang menurut Hashim, dapat menghadirkan tantangan dalam hal efisiensi.
Baca Juga : Prabowo Subianto: Siapa Tak Dukung Program Gizi Gratis, Silahkan Mundur dari Kabinet
"Pemerintah sudah menetapkan target tinggi untuk semua kementerian, meskipun kabinet ini cukup gemuk," ungkap Hashim.
Selain membahas evaluasi, Hashim juga menanggapi kritik masyarakat terkait ukuran Kabinet Merah Putih yang besar. Banyak pihak khawatir kabinet ini berpotensi terlalu mahal dan menghasilkan output yang minim.
"Ada dua komentar dari masyarakat. Pertama, jumlah menteri perempuan kok sedikit. Kedua, kabinet ini terlihat gemuk. Nanti takutnya biayanya tinggi, tapi output-nya sedikit," ujarnya, yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Menurut Hashim, masukan-masukan ini telah disampaikan kepada Prabowo Subianto. Hal ini menunjukkan perhatian publik terhadap komposisi kabinet, termasuk representasi perempuan dan efisiensi struktur pemerintahan. Oleh karena itu, evaluasi enam bulan mendatang juga akan mempertimbangkan masukan tersebut.
Sejak awal, Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antarmenteri dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Pada sidang kabinet paripurna pertama di Kantor Presiden pada Rabu (23/10), Prabowo mengajak para menteri bekerja sebagai tim solid.
Presiden juga menekankan pentingnya memaksimalkan potensi dalam negeri untuk melayani masyarakat dan mencapai kesejahteraan bersama.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa pelayanan publik dan kemakmuran rakyat adalah prioritas utama pemerintahannya.
Evaluasi rutin terhadap kinerja kabinet diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memastikan seluruh anggota kabinet berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan tersebut.
Baca Juga : Presiden Prabowo Hadiri Upacara Penerimaan dan Penyerahan Memorandum di Kementrian Pertahanan