Senator Australia Protes Kunjungan Raja Charles III: Anda Bukan Raja Kami!

BaperaNews - Kunjungan resmi Raja Charles III ke Parlemen Australia diwarnai insiden protes pada Senin (21/10) oleh seorang senator pribumi, Lidia Thorpe. 

Dalam sebuah aksi yang mengejutkan para anggota parlemen dan pejabat tinggi Australia, Thorpe dengan lantang meneriakkan slogan-slogan antikolonialisme, menuduh Kerajaan Inggris mencuri tanah milik masyarakat pribumi Australia.

Aksinya terjadi sesaat setelah Raja Inggris berusia 75 tahun tersebut selesai menyampaikan pidatonya.

"Ini bukan tanah Anda, Anda bukan raja saya!" teriak Thorpe, dilansir dari AFP. Dalam orasinya yang berlangsung hampir satu menit, senator independen itu menyerukan pengembalian tanah yang disebutnya telah "dicuri" oleh Kerajaan Inggris dari masyarakat pribumi Australia.

Selain itu, ia juga mengecam genosida yang terjadi terhadap suku Aborigin selama masa kolonialisme Inggris di Australia.

Aksi protes ini langsung menjadi sorotan karena berlangsung dalam forum resmi, di mana banyak pejabat tinggi Australia dan anggota parlemen turut hadir.

Thorpe telah lama dikenal sebagai tokoh yang vokal menentang monarki dan kebijakan-kebijakan kolonialisme yang menurutnya masih berdampak pada kehidupan masyarakat pribumi Australia hingga saat ini.

Australia merupakan koloni Inggris selama lebih dari satu abad. Selama masa penjajahan tersebut, ribuan orang Aborigin terbunuh dan banyak komunitas pribumi yang terpaksa mengungsi dari tanah mereka.

Meskipun Australia mendapatkan kemerdekaan de facto pada tahun 1901, negara ini hingga kini belum sepenuhnya menjadi republik. Raja Charles III masih menjadi kepala negara Australia, simbol hubungan lama antara negara ini dan monarki Inggris.

Insiden protes ini terjadi di tengah kunjungan sembilan hari Raja Charles III ke Australia dan Samoa, yang merupakan bagian dari rangkaian tur luar negeri besar pertamanya setelah didiagnosis menderita kanker awal tahun ini.

Perjalanan tersebut seharusnya menjadi momen penting bagi Raja Charles dalam memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara di kawasan Pasifik, termasuk Australia, yang tetap berada di bawah monarki Inggris.

Baca Juga : Resmi Jadi Raja Inggris, Raja Charles III: Saya Akan Berusaha Melayani Anda

Namun, protes yang dilakukan oleh Thorpe menunjukkan bahwa tidak semua rakyat Australia mendukung keberlanjutan hubungan ini.

Senator Australia tersebut mengecam monarki sebagai bagian dari warisan kolonial yang terus membayangi masyarakat pribumi Australia.

Lidia Thorpe telah dikenal publik karena aksi-aksinya yang kontroversial. Ketika dilantik sebagai senator pada tahun 2022, ia juga sempat menarik perhatian dengan mengangkat kepalan tangan kanannya sambil bersumpah untuk setia kepada Ratu Elizabeth II.

Thorpe mengubah sumpah tersebut dengan menambahkan pernyataan yang menyebut sang ratu sebagai penjajah. 

“Saya yang berdaulat, Lidia Thorpe, bersumpah dengan sungguh-sungguh dan tulus bahwa saya akan setia kepada Yang Mulia Ratu Elizabeth II yang menjajah,” katanya kala itu, sebelum ditegur oleh pejabat senat yang memintanya untuk mengucapkan sumpah sesuai dengan teks yang resmi.

Protes terbaru yang dilakukan oleh Thorpe ini menambah panjang daftar aksi politiknya yang memicu perdebatan di kalangan masyarakat Australia, terutama terkait posisi negara tersebut dalam kaitannya dengan monarki Inggris.

Beberapa pihak menganggap aksinya sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan pentingnya suara pribumi dalam politik, sementara yang lain melihatnya sebagai tindakan tidak hormat terhadap kepala negara.

Meski Australia telah lama merdeka secara politik, hubungan dengan monarki Inggris tetap menjadi topik yang sensitif di negara ini.

Pada tahun 1999, warga Australia menolak usulan untuk mengakhiri status negara tersebut sebagai bagian dari Kerajaan Inggris, dalam sebuah referendum yang hasilnya sangat tipis. 

Dalam debat tersebut, salah satu isu utama yang diperdebatkan adalah bagaimana penggantian ratu atau raja nantinya akan dilakukan, apakah melalui pemilihan oleh parlemen atau oleh publik secara langsung.

Baru-baru ini, pada tahun 2023, warga Australia juga menolak upaya untuk mengakui masyarakat pribumi dalam konstitusi melalui pembentukan majelis konsultatif penduduk asli.

Hasil referendum ini dianggap sebagai pukulan telak bagi kelompok-kelompok yang mendukung pengakuan formal terhadap masyarakat pribumi dan perjuangan mereka di tengah politik modern Australia.

Baca Juga : Usai Jadi Raja Inggris, Raja Charles III Pecat 100 Pekerja