Kemenkeu Buat Aturan Jaminan Kredit Untuk Pengadaan Cadangan Pangan

BaperaNews - Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) membuat aturan jaminan kredit pangan dalam PMK 34/2023 tentang Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Dijelaskan dalam aturan jaminan kredit pangan ini, pemerintah bisa memberi pinjaman yang sumbernya dari APBN kepada para penyelenggara cadangan pangan pemerintah (CPP) yakni Perum Bulog atau BUMN Pangan.

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arif Prasetyo menyebut aturan terbaru itu akan diatur dengan subsidi bunga pinjaman untuk menguatkan stop di CPP.

“Aturan jaminan kredit pangan ini bagian dari penguatan stok pangan nasional, diberi dengan subsidi bunga pinjaman. Hal ini diperlukan untuk memastikan pengaturan stok CPP yang dikelola Perum Bulog dan ID Food yang menjadi offtaker hasil produk alam dari petani dan nelayan” tutur Arif pada Sabtu (8/4).

Maka Perum Bulog dan BUMN Pangan bisa ajukan kredit perbankan dan mendapat subsidi bunga untuk mengelola CPP dengan jaminan dari pemerintah yakni dari Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu dan Badan Usaha Penjaminan Pemerintah.

Mekanisme pemberian subsidi bunga pinjaman untuk CPP juga diatur di Permenkeu 153/PMK.05/2022 dimana besaran yang ditetapkan ialah Rp 3 Triliun.

Baca Juga : Bansos Beras Disalurkan Secara Bertahap Mulai Akhir Maret 2023

Rp 1 Triliun dipakai untuk Bulog dalam mengelola CPP seperti jagung, beras, dan kedelai. Rp 2 Triliun dipakai untuk ID Food dalam mengelola CPP untuk daging, telur ayam, daging ruminansia, minyak goreng, dula, bawang merah, ikan, dan bawang putih.

“Khusus untuk plafon Rp 3 Triliun ini Kemenkeu memberi jaminan untuk Bank Himbara sehingga bisa memberi pinjaman dana murah tentu dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Sehingga terjadi perputaran dimana BUMN pangan ini bisa lakukan misalnya stabilisasi harga dan pasokan, memberi bantuan pangan, dan lainnya. Agar pangan terintegrasi bisa terwujud secara berkelanjutan” pungkas Arif.

Sebelumnya disampaikan jumlah stok beras milik Bulog sudah menipis karena Bulog sulit menarik gabah dari petani.

“Kalau dibilang kosong dengan jumlah berasnya Rp 3,6 juta ton ya kosong. Tapi sesuai kebutuhan, Bulog juga tidak bisa ngisi banyak, harus ada perintah dulu dari negara” pungkas Dirut Perum Bulog Budi Waseso.

Pemerintah harus cukup stok berasnya, mengingat pemerintah juga sedang menjalankan program bansos pangan berupa beras, telur, dan daging ayam kepada rakyat miskin selama 3 bulan (ramadhan sampai setelah lebaran).

Baca Juga : Diberikan Selama 3 Bulan, Bansos Ramadhan 2023 Akan Dapat Beras 10 Kg