Sri Mulyani Beberkan Alasan Beri Anggaran Jumbo Kemenhan dan Polri

BaperaNews - Kepolisian RI dan Kementerian Pertahanan termasuk golongan penerima anggaran terbesar tiap tahunnya, Sri Mulyani mengungkapkan anggaran itu dipakai untuk keperluan belanja modal yang jelas akan kembali menjadi aset atau milik negara.

Pada tahun 2021 ini Kementrian Pertahanan menghabiskan anggaran sekitar Rp 118,2 Triliun, lebih kecil dari tahun 2020 lalu yang mencapai Rp 136,8 Triliun. Sri Mulyani rencananya akan menambah anggaran untuk Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin oleh Prabowo menjadi Rp 134 Triliun di tahun 2022 depan.

Kepolisian juga akan menerima dana anggaran Rp 111 Triliun pada tahun 2022, naik dari anggaran tahun 2021 ini sebesar 96,8 Triliun dan tahun 2020 lalu sebesar Rp 100,4 Triliun.

“Memang Kepolisian dan Kementerian Pertahanan itu sangat besar anggarannya, hal ini dimaksudkan agar mereka mudah memberi barang modal yang akan menjadi aset negara” kata Sri Mulyani di acara Apresiasi Kekayaan Negara hari Senin, 15/11/2021.

Hal ini disampaikan kepada publik mengingat banyak aset negara yang seringkali tidak diketahui atau tidak diperhatikan. Menurutnya, aset negara yang diketahui publik hanyalah set umum seperti jalan tol, bendungan, landasan udara, pelabuhan, dan sarana irigasi.

Berdasarkan data negara per September 2021, Kementerian Pertahanan telah menjalankan belanja modal sebanyak Rp 18,5 triliun, sebagian besar untuk meningkatkan pengadaan kapal perang, alat apung, kapal angkatan laut, pesawat terbang, rudal, kendaraan tempur darat, hingga kapal selam yang jelas bermanfaat dan bisa menjadi aset negara dalam jangka panjang.

Sementara Kepolisian telah menghabiskan anggaran dana Rp 19,2 Triliun untuk belanja modal di sepanjang tahun ini yakni untuk pengadaan alat material khusus yang lebih modern seperti senjata, amunisi, alat penginderaan, dan alat transportasi darat taktis.

Selain aset yang ada di Polri dan Kemenhan tersebut, publik juga seringkali tidak mengetahui bahwa seluruh duta besar RI yang ada di luar negeri ialah termasuk aset negara dan dikelola oleh Kementerian Luar Negeri, ia menekankan bahwa Indonesia punya banyak aset di berbagai kementerian dan lembaga. Ia mengeluh publik hanya mengetahui tentang pajak dan utang negara jika membahas keuangan negara, padahal aset negara menurutnya juga berhubungan dengan keuangan negara.

“Beban keuangan negara menghasilkan aset negara, jika melihat dari sumbernya, yaitu pajak maupun non pajak atau utang, hasilnya ya aset negara” ungkap Sri Mulyani.

“Total aset negara sesuai dalam Laporan Catatan Barang Milik Negara tahun 2020 saja mencapai Rp 6.585 Triliun dimana aset tersebut merupakan aset yang berwujud, sebenarnya ada lebih banyak lagi, seperti aspek yang sulit dihitung seperti kualitas manusia atau SDM Indonesia, kecerdasan, kemampuan, skill, dan inovasi anak bangsa, setidaknya kenali adanya aset negara yang bersifat tangible” lanjutnya.

“Karena kita tahu aset negara ini didapat dari uang negara yang disorot masyarakat, berbagai bidan Kementerian dan lembaga tentu harus menginformasikan kepada masyarakat bahwa aset ini dipakai tidak hanya untuk menjalankan tugas lembaga namun juga memiliki manfaat luas untuk masyarakat” tegas Sri Mulyani.