Jokowi Siapkan Dana Rp510 M di APBN 2022 Untuk Pembangunan Ibu Kota Baru

BaperaNews - Untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru yang berlokasi di Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo telah menyiapkan dana senilai Rp510,79 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Hal tersebut telah tercantum pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 terkait Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Diketahui, beleid tersebut terbit dan berlaku sejak 9 September 2021 lalu.

Mengutip dari CNNIndonesia.com pada Selasa (12/10/2021), tulis lampiran III Perpres 85/2021 yaitu "Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Rp510,79 miliar." 

Pada aturan itu, kepala negara menyampaikan pemberian dana ke pembangunan IKN dalam rangka untuk mengembangkan wilayah guna mengurangi kesenjangan serta menjamin pemerataan.

Walaupun demikian, belum terdapat rincian anggaran serta sumber dana yang akan digunakan untuk pembangunan IKN di Rancangan APBN 2022 yang sebelumnya telah dibahas bersama oleh pemerintah dan DPR.

Akan tetapi, Muliadi selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan IKN dari pemerintah pusat masih sama dengan yang tercantum di RKP 2022. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan ibu kota tahap pertama.

Melansir dari Antara, Muliadi menyampaikan dalam dokumen RKP 2022 dijelaskan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp510 miliar untuk pembangunan ibu kota negara baru tahap satu.

Kemudian ia menambahkan bahwa masyarakat yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat ikut serta dalam pembangunan IKN. Caranya yaitu dengan melamar menjadi pekerja dalam proyek pembangunan ibu kota ini.

Muliadi menjelaskan bahwa karena pembangunan IKN ini adalah proyek nasional, maka rekrutmen tenaga kerja dan kerjasama harus mempunyai ketentuan serta persyaratan yang harus dipenuhi. 

Muliadi mempersilahkan kepada seluruh warga  Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki kapasitas serta keahlian,tenaga kerjanya dipersiapkan untuk berpartisipasi bangun ibu kota negara baru.

Sebagai informasi, sebelumnya Bappenas telah memastikan kebutuhan dana untuk pemindahan ibu kota sebanyak Rp486 triliun. Mayoritas dana tersebut nantinya akan dipenuhi melalui kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar 54 persen atau Rp265,2 triliun.

Kemudian terdapat dana khusus dari pihak swasta sebesar 26,2 persen atau Rp127,3 triliun. Terakhir, dari pemerintah yang hanya akan mengalokasikan Rp93,5 triliun atau sekitar 19,2 persen dari jumlah dana yang dibutuhkan.

Akan tetapi, tahun ini Kementerian Keuangan belum mengalokasikan dana tersebut. Brahmantio Isdijoso selaku Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur menyampaikan bahwa saat ini pemerintah masih berfokus kepada penanganan pandemi virus corona.

Brahmantio menambahkan bahwa setelah ada virus Covid-19 ini fokus pemerintah semuanya beralih ke upaya penanggulangan virus tersebut. Ia menambahkan bahwa anggaran IKN ini memang tidak muncul sejauh ini.