Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Saya Dimarahi Ibu-ibu

BaperaNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dilema yang dihadapi pemerintah dalam menjaga keseimbangan harga beras di Indonesia.

Dalam kunjungannya di Kompleks Pergudangan Bulog Bakaran Batu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara pada Jumat (15/3), Jokowi menyampaikan bahwa terjadinya fluktuasi harga beras memicu tekanan dari dua sisi yang berbeda.

Di satu sisi, petani menuntut harga yang tinggi untuk meningkatkan keuntungan mereka, sementara di sisi lain, konsumen, terutama ibu-ibu rumah tangga, mengharapkan harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah memahami kompleksitas tantangan yang terkait dengan pengelolaan harga beras, terutama dalam menjaga stabilitas harga yang adil bagi semua pihak. Jokowi menegaskan bahwa mengelola kebutuhan pangan bagi populasi Indonesia yang mencapai 270 juta orang bukanlah tugas yang mudah.

Tantangan utama yang dihadapi termasuk produksi beras yang tidak selalu konsisten karena faktor-faktor seperti kondisi iklim yang tidak terduga.

"Kita ini sulit, kalau harga beras turun, saya dimarahi petani, tapi kalau beras naik, saya dimarahi ibu-ibu," kata Jokowi dengan lugas, mencerminkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola harga beras.

Meskipun produksi beras dapat memenuhi kebutuhan, namun fluktuasi iklim seperti musim kering yang panjang atau hujan yang terlalu lebat dapat mengganggu ketersediaan beras.

Baca Juga: Harga Beras Naik Drastis, Penjual Warteg Kelimpungan

Selain itu, Indonesia memiliki keragaman geografis yang menimbulkan kompleksitas dalam distribusi dan penanganan pangan di seluruh negeri. Dengan populasi yang tersebar di 17 ribu pulau, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, distribusi beras menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah.

Sebagai upaya untuk mengatasi fluktuasi harga dan memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat, pemerintah telah memberikan bantuan pangan cadangan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Bantuan tersebut telah diberikan sejak Januari dan diumumkan akan berlanjut hingga bulan Juni mendatang. Namun, keberlanjutan program bantuan ini akan tergantung pada ketersediaan anggaran negara.

"Nanti kalau APBN-nya memungkinkan setelah Juni akan dilanjutkan tapi saya nggak janji, janjinya hanya sampai yang Juni. Nanti saya lihat lagi APBN kira-kira cukup, diteruskan," tutur Jokowi dengan tegas.

Dalam kegiatan tersebut, Jokowi didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dan Pj. Gubernur Sumatera Utara Hassanudin.

Baca Juga: Jokowi Ajak ASEAN dan Australia Perkuat Kerja Sama