Viralkan Konten Asusila di RI Diperbolehkan, Ada di UU ITE!
Perubahan UU ITE mengenai konten asusila mengizinkan penggunaan dalam upaya pembelaan diri. Simak selengkapnya di sini!
Radhita
BaperaNews - Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah disahkan dengan sejumlah Perubahan UU ITE yang signifikan. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah keberadaan beberapa pasal yang sering disebut sebagai pasal karet.
Namun, perlu dijelaskan bahwa pasal-pasal tersebut tidak dihapus, melainkan mengalami Perubahan UU ITE dan penambahan beberapa ketentuan penting.
Perubahan UU ITE
Perubahan UU ITE ini mencakup berbagai pasal, namun perhatian utama tertuju pada pasal-pasal yang terkait dengan konten asusila. Salah satu penambahan yang mencolok adalah pengenalan poin-poin yang mengizinkan penyebaran konten asusila dalam situasi tertentu, seperti dalam upaya membela diri atau sebagai korban.
"Jadi selain di pasal 27 kita harus melihat Pasal 45 nya sebagai tuntutannya. Nah di situ tuh mengatakan bahwa hal ini tidak berlaku apabila itu untuk upaya membela diri," ungkap Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel Pangarepan.
Hal ini merupakan Perubahan UU ITE signifikan yang memungkinkan individu untuk menggunakan konten asusila sebagai alat untuk melindungi diri mereka sendiri.
Contoh Kasus: Baiq Nuril
Salah satu kasus yang dapat memberikan gambaran konkret tentang Perubahan UU ITE ini adalah kasus Baiq Nuril. Pada saat itu, Baiq Nuril dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE.
Dia melakukan perekaman dan menyebarkan konten asusila. Namun, berdasarkan Perubahan UU ITE dalam aturan tersebut, kasus serupa yang melibatkan upaya perlindungan diri tidak lagi dapat dituntut secara hukum.
"Contoh yang paling konkret yang bisa lihat semua adalah Baiq Nuril. Ia bukannya ingin menyebarkan, dia itu ingin memproteksi dirinya. 'Saya itu tadi sedang dilecehkan' gitu. Jadi kita bantu, berikan pengecualiannya dan juga terkait kesusilaan itu tidak berlaku kalau kita lihat pasal 45 ayat di tuntutannya," jelas Samuel Pangarepan.
Baca Juga: UU ITE Terbaru: Buat Konten untuk Bela Diri Tak Bisa Dipidana
Pasal 27 dan Pasal 45 UU ITE
Pasal 27 ayat (1) UU ITE awalnya melarang melakukan distribusi dokumen bermuatan asusila. Selain itu, juga dilarang untuk menyiarkan, mempertunjukkan, dan mentransmisikan konten asusila.
Namun, dengan adanya Perubahan UU ITE dalam Pasal 45 ayat (2), beberapa pengecualian diberlakukan untuk pelanggaran tersebut. Poin (b) dari pasal tersebut menjelaskan bahwa pelanggaran tersebut tidak akan dipidana jika dilakukan sebagai upaya pembelaan pada diri sendiri.
Konteks Perubahan UU ITE
Perubahan UU ITE ini sangat relevan dengan konteks Perubahan UU ITE zaman dan teknologi. Dalam era digital, konten asusila dapat dengan mudah disebarkan, dan sering kali individu merasa perlu melindungi diri mereka sendiri dalam situasi yang mengancam.
Dengan demikian, Perubahan UU ITE ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada individu yang menggunakan konten asusila sebagai alat untuk melindungi diri mereka sendiri.
Implikasi dari Perubahan UU ITE
Perubahan UU ITE ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap bagaimana hukum mengatur konten asusila di Indonesia.
Dengan adanya pengecualian yang memungkinkan penggunaan konten asusila sebagai upaya pembelaan diri, individu dapat merasa lebih aman dalam melindungi diri mereka sendiri dari ancaman atau pelecehan.
Namun, perlu diingat bahwa Perubahan UU ITE ini tidak bermaksud untuk mendorong penyebaran konten asusila secara sembarangan.
Pasal-pasal yang mengatur konten asusila tetap berlaku, dan individu yang menggunakan konten asusila sebagai alat pembelaan diri harus dapat membuktikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Perubahan UU ITE memunculkan banyak pertanyaan dan diskusi tentang batasan serta penggunaan konten asusila. Revisi ini menciptakan kesempatan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana undang-undang harus mengakomodasi dinamika digital dan perlindungan hak asasi individu.
Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menghasilkan Perubahan UU ITE yang signifikan, terutama dalam hal pengaturan konten asusila.
Dengan adanya pengecualian dalam Pasal 45, individu dapat menggunakan konten asusila sebagai upaya pembelaan diri atau dalam situasi yang melibatkan perlindungan diri mereka sendiri.
Ini adalah langkah penting dalam menjaga keamanan dan hak individu dalam era digital yang terus berkembang.
Namun, Perubahan UU ITE ini tidak menghapuskan tanggung jawab hukum terkait dengan konten asusila, dan penggunaannya harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
