DPR Usul Terbitkan Fatwa Pembelian BBM Pertalite Dan Solar Subsidi
Soal isu kenaikan BBM, Komisi VII DPR usul agar pemerintah membuat fatwa halal dan haram untuk pembelian BBM subsidi Pertalite dan Solar
Nurosalina 
BaperaNews - Komisi VII DPR usul agar pemerintah membuat fatwa halal dan haram terkait pembelian BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Anggota Komisi VII F-PDIP Willy Midel mengaku sudah diskusi dengan salah satu tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hal tersebut.
“Saya diskusi dengan ketua MUI Provinsi bagaimana saya katakan kalau dibuat saja fatwa untuk yang BBM subsidi ini” ujarnya (24/8).
Menurutnya, dengan membuat fatwa tersebut, maka akan ada patokan, orang yang kaya atau orang yang mampu itu haram hukumnya beli BBM bersubsidi seperti solar dan pertalite. Sedangkan yang halal untuk membeli ialah orang miskin.
Willy Midel menilai cara itu ampuh untuk menekan subsisi agar tidak jebol, sebab jika hanya diawasi saja, tidak bisa mengurangi niat orang-orang kaya untuk tetap beli pertalite atau solar.
“Jadi kita coba cara yang luar biasa dengan fatwa. Ini usul pak Menteri supaya subsidi Rp 502 Triliun ini cukup sampai akhir tahun” terangnya.
Baca Juga : Jokowi Buka Suara Tentang Rencana Kenaikan Harga BBM Pertalite
Sementara itu Ketua Komisi VII Sugeng setuju dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM jenis pertalite namun maksimal 30% saja.
“Kenaikan harga BBM tidak akan menghapus kebijakan subsidi, karena kenaikan harga pertalite jadi Rp 10.000 per liter saja, masih jauh dari harga keekonomian yang mencapai Rp 17 ribu per liter” tuturnya.
Sebelumnya isu kenaikan BBM jenis pertalite memang ramai dibicarakan oleh sejumlah pejabat Negara termasuk Presiden Jokowi, hal ini karena Negara disebut telah terlalu banyak memberi subsidi untuk BBM, subsidi yang mencapai Rp 500 Triliun lebih.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, jika pertalite dan solar tidak naik harganya, maka APBN akan bertambah berat yakni total subsidi yang diberikan mencapai Rp 700 Triliun lebih sementara APBN juga dibutuhkan untuk keperluan lain seperti pembangunan hingga kecukupan pangan.
Jokowi saat ini meminta jajarannya untuk memikir dengan betul-betul tentang harga pertalite, agar tidak sampai membuat kehidupan rakyat kecil semakin susah, membuat daya beli turun, atau membuat inflasi membengkak. Sebab itu pemerintah berusaha untuk membuat keputusan yang paling baik meski semua pilihan sulit.
Baca Juga : Mantan Koruptor Boleh Jadi Calon Anggota DPR Di Pemilu 2024, Warganet Heran Gunanya SKCK?
