China Atur Peredaran Konten Dengan Bantuan AI

BaperaNews - China berencana terapkan sistem yang memaksa semua perusahaan yang beroperasi di wilayahnya agar memiliki lisensi resmi sebelum merilis kecerdasan buatan atau AI.

Aturan baru AI China dibuat oleh CAC (The Cyberspace Administration of China) sebagai upaya menyeimbangkan perusahaan lokal kembangkan teknologi revolusioner namun tetap dengan pengontrolan pada konten yang ada.

Syarat terkait lisensi itu membuat ketata rancangan aturan sekaligus memberi ruang lebih pada perusahaan untuk bermanuver. Pada aturan baru AI China tersebut, perusahaan punya waktu 10 hari kerja untuk mendaftarkan produk mereka ke Otoritas China setelah dirilis.

Baca Juga : Eks Staf Man City Korupsi Rp 2 M, Diberi Sanksi Denda Bayar Rp 48 Juta

Pada aturan baru AI China lain juga dijelaskan ada syarat bagaimana cara China berjuang menyatukan ambisi untuk mengembangkan teknologi AI dengan sensor yang telah dimiliki dan berlangsung lama di negaranya.

“Jika Beijing sepenuhnya berniat untuk mengontrol dan mensensor informasi buatan AI, mereka akan wajibkan semua perusahaan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak berwenang” bunyi pernyataan seorang sumber yang dekat dengan CAC.

“Namun aturan itu harus menghindarkan perusahaan dari terhambatnya usaha domestik maupun perlombaan teknologi” tambahnya.

China atur peredaran konten sedang berusaha merespon AI yang kini sedang jadi tren dengan cara mereka sendiri. Konten yang keluar dari AI harus bisa wujudkan nilai inti sosialis dan tidak boleh berisi apapun yang berhubungan dengan merongrong kekuasaan negara, mendukung penggulingan sosialis, atau menghasut untuk memecah belah bangsa atau merongrong perusahaan nasional.

Perusahaan asal China seperti Alibaba dan Baidu telah luncurkan AI generatif di tahun 2023 ini, telah lakukan kontak dengan regulator selama beberapa bulan terakhir untuk pastikan AI yang mereka miliki tidak melanggar aturan.

Direktur CAC Zhuang Roq menyebut perlu dipastikan AI bisa dikontrol dan diandalkan sebab China khawatir pada data yang digunakan.

Tidak hanya China atur peredaran konten, negara lain saat ini juga sedang membuat UU yang membatasi penggunaan teknologi AI. Uni Eropa misalnya, telah membuat aturan pengendalian AI yang mendapat protes dari perusahaan serta eksekutif di wilayah tersebut.

AS juga sedang diskusi untuk pengendalian AI. Sementara Inggris sedang lakukan tinjauan untuk pengawasan penggunaan AI.

AI dikenal punya kemampuan mirip dengan manusia, diklaim bisa diandalkan untuk membantu tugas apapun. Namun jika tidak diatur penggunaannya jelas bisa beresiko merusak generasi muda, membuat para penggunanya malas untuk berpikir dan berproses secara nyata. Wajar saja gerak cepat China atur peredaran konten bisa jadi solusi tepat untuk melindungi warga negaranya.

Baca Juga : 3 KRL Impor Jepang Bakal Tiba di RI 2024, Segini Tarif Barunya!