Aksi Boikot Produk Pro Israel Dikhawatirkan Bisa Kena PHK Massal
AP3MI memperingatkan bahwa aksi boikot produk terafiliasi dengan Israel dapat merugikan transaksi pasar modern hingga 50%.
BaperaNews - Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) memperingatkan bahwa aksi boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel berpotensi menggerus transaksi di pasar modern hingga 50 persen.
Dalam proyeksinya, AP3MI mencatat bahwa mayoritas produk yang menjadi sasaran boikot merupakan produk pareto, yang meskipun hanya menyumbang 20 persen pada transaksi, namun berkontribusi hingga 80 persen dari produksi di pasar. Jenis produk ini mencakup shampo, susu balita, makanan, hingga minuman ringan.
Sekretaris Jenderal AP3MI, Uswati Leman Sudi, menegaskan bahwa dampak langsung belum terlihat karena aksi boikot masih berjalan kurang dari seminggu.
Namun, AP3MI memberikan peringatan bahwa jika aksi ini berlanjut, dampaknya bisa meluas hingga ke sektor manufaktur dengan potensi pengurangan tenaga kerja atau PHK akibat menurunnya permintaan.
Dalam menjawab aksi boikot, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan haram membeli produk yang mendukung Israel. Meskipun mendapat dukungan dari beberapa pihak, seperti MUI, fatwa ini menuai kritik dari Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey.
Baca Juga : Daftar 40 Produk Israel di Indonesia, Diboikot Tapi Tetap Dijual!
Mandey menilai bahwa fatwa tersebut merugikan hak konsumen yang mutlak memiliki hak untuk memilih, membeli, dan mengkonsumsi produk. Ia juga mempertanyakan relevansi kajian dan observasi resmi terkait fatwa tersebut, menegaskan bahwa hak konsumen perlu dijaga marwahnya.
Roy Mandey menekankan bahwa hak konsumen adalah kontributor utama dalam konsumsi rumah tangga yang mencapai 51,8 persen dari total konsumsi. Dalam konferensi pers atas ajakan dan aksi boikot produk, Mandey menyoroti dampak merugikan terhadap bisnis ritel dan produktivitas ekonomi dalam negeri.
"Banyak produk-produk yang dinilai pro-Israel diproduksi di dalam negeri, mempekerjakan tenaga kerja lokal. Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, bisa mengganggu produktivitas bisnis ritel dan berdampak pada investasi, pertumbuhan ekonomi yang akan turun, bahkan menciptakan pengangguran baru," tegas Roy Mandey.
Sementara AP3MI berharap agar pemerintah segera terlibat dalam menyelesaikan permasalahan ini. Uswati Leman Sudi dari AP3MI menyatakan harapannya agar aksi boikot tidak berlangsung terlalu lama, dan pemerintah dapat menegaskan dampak aksi boikot untuk mencegah ketidakpastian di pasar.
Baca Juga : Felicya Angelista Diduga Pro Israel, Netizen Gencar Serukan Boikot Scarlett