Wapres Gibran Minta Kajian Ulang Sistem Zonasi dan Ujian Nasional

BaperaNews - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengajukan permintaan untuk meninjau kembali sejumlah kebijakan pendidikan, termasuk sistem zonasi, program Merdeka Belajar, dan pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah yang diadakan di Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City Hotel, Kebayoran, Jakarta, pada Senin (11/11/2024). 

Wapres Gibran mengemukakan pandangannya setelah menerima laporan dari berbagai pemangku kepentingan terkait tantangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kritik Wapres Gibran terhadap Sistem Zonasi

Dalam kesempatan tersebut, Gibran Rakabuming menyoroti permasalahan sistem zonasi, sebuah kebijakan yang juga ia kritisi sejak masa jabatannya sebagai Wali Kota Solo.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengirim surat kepada Menteri Pendidikan saat itu, Nadiem Makarim, terkait keluhan terhadap sistem zonasi, namun belum mendapat tanggapan yang memadai. 

“Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi Wali Kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan,” ujarnya.

Gibran menekankan bahwa meskipun sistem zonasi memiliki tujuan yang baik, kebijakan ini menghadapi kendala serius, terutama dalam hal distribusi tenaga pendidik yang tidak merata. Beberapa daerah mengalami surplus guru, sementara wilayah lain justru kekurangan.

Wapres menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar sistem zonasi bisa berjalan efektif di seluruh Indonesia. Ia juga berharap Menteri Pendidikan yang baru, Abdul Mu'ti, dapat segera mengatasi tantangan ini.

Komitmen Wapres Gibran dan Menteri Abdul Mu'ti

Wapres Gibran juga menyampaikan bahwa dirinya telah berdiskusi intens dengan Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti terkait masalah zonasi, program Merdeka Belajar, serta Ujian Nasional.

Menurut Gibran, koordinasi antara dirinya dan Abdul Mu'ti berjalan lancar setelah keduanya bertemu usai Wapres kembali dari acara di Akademi Militer (Akmil) Magelang. 

“Tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah Ujian Nasional,” ujarnya. 

Gibran optimistis bahwa Menteri Abdul Mu'ti mampu mengatasi berbagai tantangan dalam kebijakan pendidikan ini.

Baca Juga : Gibran Resmikan Layanan Pengaduan Masyarakat "Laporan Mas Wapres" di Istana Wakil Presiden

Masalah Distribusi Guru dan Tantangan Implementasi Zonasi

Gibran mengakui bahwa sistem zonasi memiliki potensi untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, namun implementasinya masih terhambat oleh ketimpangan jumlah guru di berbagai daerah.

“Jadi Bapak-Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silahkan nanti Bapak-Ibu selama Rakor bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata," jelas Gibran. 

Ia menambahkan bahwa ketidakseimbangan jumlah guru ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan daerah agar dapat diselesaikan secara berkelanjutan.

Dalam forum ini, Wapres Gibran meminta peserta rapat koordinasi untuk memberikan masukan terkait permasalahan zonasi dan distribusi guru yang tidak merata. Beberapa provinsi dilaporkan mengalami kelebihan tenaga pendidik, sementara yang lain justru kekurangan.

Untuk itu, Gibran berharap kebijakan zonasi dapat ditinjau ulang agar pelaksanaannya lebih merata dan sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Rencana Tinjauan Ulang Ujian Nasional dan Merdeka Belajar

Selain masalah sistem zonasi, Gibran juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap program Merdeka Belajar dan Ujian Nasional.

Program Merdeka Belajar, yang diinisiasi untuk memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran, diharapkan dapat ditingkatkan dan disesuaikan agar lebih responsif terhadap kondisi pendidikan di daerah-daerah. 

Dalam rapat ini, Gibran menyebutkan bahwa Abdul Mu'ti dan timnya masih mengumpulkan masukan dari berbagai pihak untuk mengembangkan program Merdeka Belajar lebih lanjut.

Sementara itu, terkait dengan Ujian Nasional, Gibran mengakui bahwa wacana untuk menghidupkan kembali ujian ini sedang dipertimbangkan.

Pemerintah masih terus menghimpun pandangan dari masyarakat serta pemangku kepentingan di sektor pendidikan sebelum membuat keputusan akhir.

Ia menyatakan bahwa evaluasi UN harus mempertimbangkan dampaknya pada peserta didik dan relevansinya dalam pengukuran standar pendidikan nasional.

Harapan dan Langkah Ke Depan Terkait Tinjauan Ulang Ujian Nasional dan Merdeka Belajar

Wapres Gibran berharap agar hasil rapat koordinasi ini dapat memberikan panduan dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih komprehensif dan relevan untuk berbagai daerah di Indonesia.

Dengan pengkajian ulang atas sistem zonasi, program Merdeka Belajar, dan Ujian Nasional, Gibran berharap pendidikan Indonesia dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta mengatasi tantangan distribusi tenaga pendidik dan kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah.

Keseluruhan kebijakan yang dibahas dalam rakor ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas dan pemerataan pendidikan nasional.

Dengan adanya evaluasi yang menyeluruh, Gibran dan pemerintah berharap agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih inklusif dan merata.

Baca Juga : Wapres Gibran Rakabuming Uji Coba Kereta Baterai Ramah Lingkungan di Solo