Krisis Populasi, Korsel Kasih Rp11 Juta buat Warganya yang Mau Pacaran

BaperaNews - Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan kebijakan baru yang unik untuk mengatasi krisis populasi yang sedang melanda negara tersebut.

Dalam upaya meningkatkan angka kelahiran, pemerintah menawarkan insentif sebesar 1 juta Won (sekitar Rp11 juta) bagi warganya yang bersedia berpacaran, khususnya melalui acara perjodohan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendongkrak angka kelahiran yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2023, angka kelahiran di Korea Selatan hanya mencapai 0,72, yang merupakan rekor terburuk sepanjang sejarah negara tersebut. Anjloknya angka kelahiran ini menimbulkan kekhawatiran besar, mengingat Korea Selatan kini menghadapi penurunan populasi yang signifikan.

Biaya pendidikan dan perumahan yang tinggi disebut-sebut sebagai faktor utama yang membuat banyak pasangan enggan untuk menikah dan memiliki anak. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas populasi.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah lokal adalah di Distrik Saha, Busan. Pemerintah distrik tersebut mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif kepada warga yang bersedia berpartisipasi dalam acara perjodohan dan memulai hubungan pacaran.

Bagi mereka yang memutuskan untuk berpacaran setelah mengikuti acara perjodohan, pemerintah distrik akan memberikan hadiah sebesar 1 juta Won.

Acara perjodohan ini dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2024, dan ditujukan bagi pria dan wanita lajang yang berusia 23 hingga 43 tahun serta berdomisili atau bekerja di distrik tersebut.

Baca Juga: Pesawat Korean Air Terjun Bebas 8 Km dalam 15 Menit, Banyak Penumpang Cedera

Bagi pasangan yang melanjutkan hubungan mereka ke tahap 'sang-gyeon-rye'—sebuah pertemuan keluarga sebelum pernikahan—pemerintah akan memberikan tambahan 2 juta Won (sekitar Rp 23 juta).

Jika pasangan tersebut akhirnya menikah, mereka akan menerima bonus besar sebesar 20 juta Won (sekitar Rp236 juta).

Selain itu, pemerintah distrik juga berkomitmen untuk memberikan dukungan perumahan hingga lima tahun bagi pasangan yang menikah. Dukungan ini diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi pasangan muda dan mendorong lebih banyak warga untuk berkeluarga.

Warga yang ingin mengikuti acara perjodohan ini akan melalui proses seleksi terlebih dahulu. Pemerintah distrik akan meninjau latar belakang peserta untuk memastikan mereka memenuhi syarat.

Jika acara ini sukses menarik perhatian dan minat warga, rencananya pemerintah distrik akan menjadikannya sebagai acara tahunan dan melibatkan lebih banyak peserta, termasuk dari kalangan asing.

Kebijakan ini telah menimbulkan berbagai tanggapan dari publik. Banyak yang melihatnya sebagai langkah inovatif dan menarik, sementara yang lain merasa skeptis tentang efektivitasnya dalam jangka panjang.

Namun, langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah Korea Selatan sangat serius dalam menghadapi krisis populasi dan berusaha keras untuk mencari solusi yang dapat membantu meningkatkan angka kelahiran.

Beberapa netizen mengungkapkan keprihatinan mereka di media sosial, mencatat bahwa insentif finansial saja mungkin tidak cukup untuk mendorong orang untuk memulai hubungan dan berkeluarga.

Mereka menyoroti bahwa perubahan struktural yang lebih mendalam diperlukan untuk mengatasi faktor-faktor seperti tingginya biaya hidup dan tekanan sosial yang membuat banyak orang enggan untuk menikah dan memiliki anak.

Langkah yang diambil oleh pemerintah distrik di Busan merupakan salah satu dari banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun lokal untuk mengatasi krisis populasi.

Di seluruh Korea Selatan, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mendukung keluarga muda, termasuk subsidi perumahan, cuti melahirkan yang lebih panjang, dan program-program dukungan finansial lainnya.

Namun, meskipun berbagai insentif telah diterapkan, banyak pasangan masih menghadapi tantangan signifikan yang mempengaruhi keputusan mereka untuk menikah dan memiliki anak.

Dengan demikian, kebijakan baru seperti insentif bagi yang mau berpacaran ini mungkin hanya salah satu bagian dari solusi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah populasi di Korea Selatan.

Baca Juga: Korea Utara Kirim Kembali 330 Balon Sampah ke Korea Selatan