Kewalahan Lawan Ukraina, Putin Tandatangani Dekrit Wajib Militer

BaperaNews - Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit mobilisasi parsial untuk mengerahkan rakyatnya ke dalam wajib militer. Dekrit ini dibuat ketika perang Rusia dan Ukraina berjalan lebih dari enam bulan dimana Rusia disebut-sebut mulai kewalahan dengan perlawanan dari pasukan Ukraina.

“Saya menilai adalah sebuah keharusan untuk mendukung proposal dari Kementerian Pertahanan dan Staf Umum untuk mobilisasi parsial Federasi Rusia. Hanya warga yang jadi cadangan yang akan dikerahkan untuk wajib militer. Dan di atas segalanya, orang yang bekerja dalam angkatan bersenjata punya spesifikasi militer khusus dan pengalaman yang jelas” ujar Putin (21/9).

Mobilisasi parsial tersebut langsung dimulai dan diterapkan sejak ditandatangani yakni per hari ini Rabu (21/9). Penandatanganan dekrit tersebut dilakukan hanya sehari usai sejumlah wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia berusaha untuk membuat referendum.

Sejumlah wilayah Ukraina seperti Luhansk, Zaporizhzhia, Donetsk, dan Kherson mengumumkan rencana referendum mereka untuk menjadi bagian dari Rusia pada Selasa (20/9) dan referendum ini dilaksanakan pada Jumat mendatang (23/9).

Baca Juga : Segera Berakhir! Putin Janji Akan Hentikan Invasi Ke Ukraina Secepat Mungkin

Rusia Siap Caplok 4 Wilayah di Ukraina

Rusia sendiri menyatakan siap mencaplok 4 wilayah Ukraina tersebut. “Setelah referendum digelar dan wilayah yang baru masuk genggaman Rusia, perubahan geopolitik di dunia ini tidak akan dihindarkan” tegas Jubir Rusia Dmytri Peskov.

Menurut Peskov, referendum ini bisa membantu Rusia untuk membela wilayah yang terancam jatuh kembali ke tangan Ukraina. Belakangan ini Ukraina memang semakin gigih untuk merebut kembali wilayah yang direbut Rusia.

Wilayah Khreson dan Zaporizhzhia ialah dua wilayah yang diusahakan habis-habisan oleh pasukan Ukraina.

Namun, Dmytri Peskov yakin kedua wilayah tersebut akan jadi bagian dari Rusia, sebab itu ia memperingatkan agar seluruh dunia tidak ikut campur atau berbuat macam-macam ketika wilayah-wilayah tersebut nantinya resmi jatuh ke Rusia.

“Pelanggaran di wilayah Rusia adalah kejahatan yang akan ditanggapi oleh berbagai upaya pertahanan diri Rusia. Itulah yang menyebabkan mereka di Kyiv dan Barat sangat takut akan referendum, itulah sebabnya referendum harus segera digelar” tegasnya.

Rusia sendiri punya riwayat mencaplok wilayah Ukraina sejak tahun 2014, pada saat itu, Luhansk dan Donetsk membuat referendum untuk bisa gabung dengan Rusia, sayangnya, referendum kala itu tidak diakui oleh dunia.

Baca Juga : Taiwan Kecam Pertemuan Xi Jinping dan Putin, Perdamaian Terancam