Jokowi: Kalau Anggaran Bansos Kurang, Kita Rapatkan Lagi
Presiden Jokowi menyebut apabila pemerintah kurang dengan anggaran bansos sehingga masih ada masyarakat miskin yang tidak dapat bansos, nanti akan dirapatkan kembali.
Adinegara 
BaperaNews - Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua rakyat miskin mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, jangan sampai ada masyarakat miskin yang tidak mendapat bansos. Jokowi menyampaikannya kepada Menko PMK Muhadjir Effendy dalam sidang Kabinet pada Rabu (12/10).
“Untuk Menko PMK, yang berhubungan dengan dampak gejolak ekonomi, berkaitan dengan kemiskinan tolong dilihat detail, jangan sampai ada yang lolos dari bantuan bansos kita” ujarnya.
Jika anggaran bansos kurang dan masih ada masyarakat miskin yang belum dapat bantuan, bisa dicarikan solusi,misalnya menambah anggaran bansos sesuai besaran yang harus ditambahkan.
“Kalau kurang kita rapatkan lagi, meeting lagi seperti apa solusinya” imbuhnya.
Pemerintah sendiri memberi beragam jenis bansos kepada masyarakat, mulai dari bantuan langsung tunai, bantuan untuk karyawan, bantuan untuk ibu hamil dan anak-anak, bansos BBM, bansos untuk ojol dan nelayan, serta bantuan yang sifatnya pelatihan seperti kartu prakerja.
Baca Juga : Program Kartu Prakerja Lanjut di 2023, Bantuan Naik Jadi Rp 4,2 Juta!
Bantuan diberikan secara bertahap, masyarakat yang merasa memenuhi syarat sebagai penerima bantuan juga bisa mengajukan diri ke perangkat desa setempat.
Jokowi meminta agar segala bentuk bansos tersebut benar-benar bisa merata diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kriteria penerima bansosnya agar tidak ada lagi masyarakat miskin yang terlewat tidak mendapat bantuan sosial (bansos).
Arahan serupa juga disampaikan kepada Menkomarives Luhut Binsar, agar lebih banyak menarik investasi ke Indonesia. “Ini betul-betul realisasi investasi di lapangan itu real ada, ada persoalan selesaikan di lapangan, sekecil apapun karena itu darah segar baru, yakni capital inflow yang masuk Negara kita, uang yang masuk negeri kita harus betul-betul kita hargai” tegasnya.
Sedangkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto diminta untuk mempercepat realisasi belanja APBN, seperti belanja barang dan modal yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
“Yang tertinggi belanja pegawai, ini rutinitas yang harus keluar, tapi belanja barang, modal, dan jasa masih rendah, termasuk bansos. Jadi saya minta pada Menko untuk menguatkan konsolidasi antar lembaga agar betul-betul terkonsolidasi di lingkupnya” pungkasnya.
Terakhir, Jokowi memerintahkan menteri-menteri jajarannya agar terus bekerja sebaik mungkin,konsentrasi dan fokus pada tugasnya, program yang ada diimplementasikan agar manfaatnya bisa dilihat dengan betul oleh masyarakat.
“Bermanfaat real atau tidak, kalau nggak bisa dibelokkan ke hal lain yang lebih real” tutupnya.
Baca Juga : BSU Rp 600 Ribu Bisa Didapatkan Melalui Rekening Bank Swasta, Simak Caranya!
