Heru Budi Minta Karyawan Swasta WFH Selama KTT ASEAN
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi meminta perusahaan swasta untuk work from home (WFH) selama KTT ASEAN di Jakarta. Simak Selengkapnya!
BaperaNews - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mengadakan rapat bersama para pengusaha tentang opsi kerja dari rumah atau WFH ketika KTT ASEAN dilaksanakan di DKI Jakarta.
Heru Budi meminta para perusahaan bersedia menerapkan sistem kerja WFH untuk pekerjanya sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara serta membantu kelancaran acara KTT ASEAN ke-43 mendatang. Sistem buka tutup jalur juga disosialisasikan.
“Ada 29 titik buka tutup sehingga tidak nyaman nanti untuk warga yang beraktifitas di tanggal 4-7 September 2023. Ada pembelajaran jarak jauh juga untuk kurangi polusi udara. Tapi saya minta mereka (perusahaan swasta) untuk atur sendiri soal karyawan swasta WFH. Kan saya minta asosiasi-asosiasi, hasilnya belum tahu, mereka yang ngatur. Saya akan komunikasi khusus di tanggal 5-7 September akan kami undang Apindo, Asprindo, Kadin, dan lainnya apa yang harus kita lakukan” terang Heru Budi pada Rabu (23/8).
Baca Juga : KTT ASEAN 43 Akan Digelar di Jakarta, Ini Daftar Negara yang Hadir
Heru Budi menyebut ia memang tidak bisa memaksa perusahaan terapkan sistem karyawan swasta WFH sebagaimana ASN WFH 75% selama KTT ASEAN sebab pihak perusahaan swasta yang tahu kebutuhan dan cara pengaturan pekerjanya, karena itu Heru mengajak asosiasi duduk bersama untuk bahas solusinya.
“Mengapa karyawan swasta ga WFH? Sebelum tanggal 21 Agustus saya sudah sampaikan pada perusahaan swasta untuk sesuaikan WFH dengan kondisi dan aktivitas masing-masing, seyogyanya ikut membantu kurangi polusi udara juga. Saya tidak bisa paksa WFH karena ada kegiatan ekonomi yang ukurannya itu mereka sendiri yang tahu” imbuhnya.
Heru mengakui tidak ada insentif untuk perusahaan swasta yang terapkan karyawan swasta WFH namun Heru tetap berharap karyawan swasta WFH diterapkan sebagai bentuk dukungan dari swasta dalam rangka mensukseskan forum internasional KTT ASEAN di DKI Jakarta yang perlu peran tidak hanya dari pemerintah saja tetapi juga seluruh pihak swasta dan masyarakat.
“Bagi yang mau WFH memang ga ada insentif apa-apa, tapi ini panggilan dari negara, jadi tanggung jawab dan tanggung jawab warga negara. Kewajibannya apa, itu dijalankan. Jadi ini panggilan negara loh, pengorbanan. Dibilang untung ya enggak, yang mau untung ya silahkan, yang mau mengorbankan diri untuk negara ini untuk kurangi polusi udara Jakarta dan lancarkan KTT ASEAN ya kita apresiasi” pungkas Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi.
Baca Juga : Jadwal dan Aturan WFH Untuk ASN di Jakarta Saat KTT ASEAN 2023