Fahd A Rafiq Usulkan Perkuat UMKM untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 7% dan Puji Kenegarawanan Prabowo

BaperaNews - Fahd A Rafiq, seorang tokoh yang aktif dalam dunia ekonomi, mengungkapkan pendapatnya mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunda pelaksanaan seluruh bentuk bantuan sosial (bansos) hingga selesainya Pilkada.

Keputusan ini, menurut Fahd, menunjukkan sikap kenegarawanan Prabowo yang tegas dalam menjaga netralitas politik. 

"Keputusan ini tentu mengejutkan banyak kandidat pilkada, namun ini memperlihatkan betapa Prabowo sangat menjaga integritasnya sebagai pemimpin bangsa," ujar Fahd di Jakarta pada Kamis (21/11/2024).

Fahd juga menyoroti bagaimana keputusan tersebut dapat mengurangi ketergantungan kandidat terhadap distribusi bansos dalam memenangkan pemilihan.

"Keputusan ini mencerminkan kenegarawanan Pak Prabowo, yang tidak hanya berpihak pada satu kelompok, namun menjaga kesetaraan bagi semua pihak dalam proses politik," tambah Fahd.

Selain itu, Fahd menyinggung tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan No 136/PPU-XII/2024, yang menyebabkan anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam politik Pilkada bisa dikenakan pidana.

Keputusan ini disambut positif oleh masyarakat karena dinilai dapat menjaga independensi instansi negara. 

"Para kandidat kini harus menyiapkan strategi cadangan untuk menghadapi batasan-batasan yang ada," lanjutnya.

Terkait kondisi ekonomi Indonesia, Fahd mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak impor barang yang semakin meningkat, terutama bagi industri tekstil lokal seperti Sritex.

Menurutnya, kebijakan impor yang tidak terkendali mengancam harga produk lokal dan menyebabkan pengangguran, karena adanya praktik mafia impor yang memanfaatkan aturan perdagangan regional untuk kepentingan pribadi. 

"Penting untuk menghentikan impor barang jadi yang bisa diproduksi di dalam negeri," tegasnya.

Fahd juga mengkritisi kinerja pemerintahan sebelumnya yang belum berhasil mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Baca Juga : Ketum DPP BAPERA, Fahd A Rafiq: Zoom Out Geopolitik Indonesia di Level Internasional

Menurut data yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudy, dari 16 indikator pembangunan, hanya 3 yang tercapai, sementara 4 indikator penting di sektor ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, dan tingkat pengangguran, tidak tercapai.

Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pencapaian target pembangunan.

Untuk itu, Fahd mengusulkan agar Indonesia mengubah paradigma pembangunan dan memperkuat sektor UMKM sebagai bagian dari solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih dari 7%.

"Jika sektor UMKM diperkuat, ini akan menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan perekonomian Indonesia," jelasnya.

Melihat perkembangan negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan Myanmar, Fahd mencatat bahwa mereka telah berhasil merancang rencana pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

Vietnam, misalnya, berhasil melakukan transformasi ekonomi yang pesat dalam tiga dekade terakhir, berkat penerapan sistem ekonomi yang menggabungkan pasar sosial dengan kapitalisme. 

"Indonesia bisa belajar dari Vietnam yang sukses mengelola ekonomi dengan mengutamakan pembangunan sektor hulu dan hilir, terutama di sektor pangan dan industri," tambah Fahd.

Fahd mengingatkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Indonesia harus melakukan perubahan besar dalam sistem ekonomi dan pembangunan. Dengan penguatan sektor swasta, terutama UMKM, Indonesia dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa depan.

"Ke depan, Presiden Prabowo Subianto memiliki tantangan besar dalam menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pembantu presiden harus bekerja lebih keras untuk memastikan kesuksesan agenda pembangunan ini," tutup Fahd.

Dengan langkah strategis yang tepat, Fahd A Rafiq optimis bahwa Indonesia dapat keluar dari tantangan ekonomi yang ada dan mencapai pertumbuhan yang lebih baik di masa mendatang.

Penulis : ASW