Efisiensi Anggaran, Perpusnas RI Pangkas Jadwal Operasional
Perpusnas RI menyesuaikan jadwal operasional mulai 10 Februari 2025 sebagai langkah efisiensi anggaran, menutup layanan pada Minggu, hari libur, dan cuti bersama.

BaperaNews - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI akan melakukan penyesuaian jadwal operasional mulai 10 Februari 2025 sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran pemerintah.
Dalam pengumuman resmi yang diunggah di akun Instagram Perpusnas pada Jumat (7/2), pihak Perpusnas menyatakan bahwa mereka tidak akan membuka layanan pada hari Minggu, hari libur nasional, dan cuti bersama.
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan oleh pemerintah untuk kementerian dan lembaga pada tahun 2025.
Penyesuaian ini merupakan bagian dari implementasi surat edaran S-37/MK.02/2025 yang mengatur efisiensi belanja kementerian dan lembaga negara.
Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Perpustakaan Nasional sebagai salah satu lembaga pemerintah turut mengambil langkah ini untuk mendukung penghematan anggaran negara yang telah ditetapkan.
Menurut informasi yang disampaikan oleh Perpusnas, mereka akan tetap melayani pengunjung pada hari-hari kerja, namun pada hari Minggu, hari libur nasional, dan cuti bersama, layanan perpustakaan akan ditutup.
"Mohon maklum dan terima kasih," tulis Perpusnas dalam pengumuman yang diposting melalui media sosialnya.
Baca Juga : Asik! Perpusnas RI Kini Kembali Dibuka Hingga Malam Hari
Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Perpusnas ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga pada 2025.
Langkah penghematan ini mencakup sejumlah pos anggaran, termasuk pengeluaran untuk alat tulis kantor (ATK), yang dianggap tidak efisien.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan bahwa anggaran ATK untuk seluruh kementerian dan lembaga pemerintah pada tahun lalu tercatat mencapai Rp44 triliun, dan jumlah ini dianggap terlalu besar serta perlu dilakukan penghematan.
"Pengeluaran ATK yang mencapai Rp44,4 triliun memang perlu dihemat. Itu adalah anggaran yang cukup besar," ujar Dasco dalam acara di Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada 7 Januari 2025.
Efisiensi ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menghemat anggaran negara, yang diperkirakan mencapai total Rp306,69 triliun pada 2025, dengan sekitar Rp256,1 triliun di antaranya akan dipangkas melalui belanja kementerian dan lembaga.
Terkait dengan Perpusnas, perubahan jadwal operasional ini diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.
Meskipun begitu, pihak Perpusnas memastikan bahwa mereka akan tetap beroperasi secara normal pada hari-hari kerja dan terus memberikan layanan terbaik kepada pengunjung selama jam operasional yang baru.
Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah.
Baca Juga : PNS BKN Terapkan Ngantor 3 Hari dan WFA 2 Hari untuk Menghemat Anggaran