PNS BKN Terapkan Ngantor 3 Hari dan WFA 2 Hari untuk Menghemat Anggaran
BKN akan menerapkan sistem kerja baru, PNS masuk kantor 3 hari, WFA 2 hari per minggu. Kebijakan ini dilakukan demi efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo.
Khaerunnidha 
BaperaNews - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menerapkan sistem kerja baru dengan pola bekerja di kantor selama tiga hari dan work from anywhere (WFA) selama dua hari dalam sepekan.
Kebijakan ini diambil untuk mendukung efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BKN Zudan Arif menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menyesuaikan skema kerja yang lebih adaptif agar pekerjaan tetap berjalan efektif dan efisien.
"Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden ini, diperlukan skema kerja yang lebih fleksibel agar tugas dapat dilakukan dengan baik," ujar Zudan dalam apel pagi pegawai BKN, Selasa (4/2).
Baca Juga : Kementerian BUMN Mulai Terapkan Sistem Kerja 4 Hari dalam Seminggu
Selain menerapkan sistem kerja ngantor 3 hari dan WFA 2 hari, BKN juga mengeluarkan sembilan kebijakan tambahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai. Berikut rinciannya:
- Peniadaan jam kerja fleksibel;
- Memastikan kinerja harian pegawai dengan sistem pelaporan yang konkret;
- Pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar negeri;
- Maksimalkan koordinasi yang responsif melalui media daring;
- Efisiensi dalam penggunaan listrik dan energi di kantor;
- Penyesuaian pakaian kerja yang mengutamakan kenyamanan;
- Penggunaan anggaran yang lebih efektif dan transparan;
- Mengoptimalkan kerja sama dengan donor, mitra, dan pihak ketiga dengan tetap menjaga prinsip good governance;
Kantor Regional BKN memastikan konsultasi kepegawaian dapat dituntaskan di masing-masing wilayah kerja.
Menurut Zudan, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan efisiensi anggaran negara tanpa mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa implementasi sistem kerja ini akan tetap memperhatikan kinerja pegawai sehingga pelayanan administrasi kepegawaian tidak terganggu.
Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran 2025 menjadi peluang bagi instansi pemerintah untuk beradaptasi dengan pola kerja yang lebih dinamis dan transparan.
"Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah dapat lebih responsif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," tambah Zudan.
Langkah ini juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan berkelanjutan bagi PNS BKN.
Dengan kombinasi antara kerja di kantor dan WFA, pegawai tetap bisa menjalankan tugasnya tanpa harus selalu hadir secara fisik, tetapi tetap dalam pengawasan yang jelas.
BKN menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk memudahkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyikapi berbagai tantangan dan perkembangan dalam ruang lingkup kepegawaian.
Pengawasan akan tetap dilakukan agar kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama yaitu penghematan anggaran negara tanpa mengorbankan efektivitas kerja.
Baca Juga : Daftar BUMN yang Bakal Merger Di Tahun 2025
