Dewan Keamanan PBB Sahkan Resolusi Gencatan Senjata di Gaza
Dewan keamanan PBB telah mengesahkan resolusi untuk gencatan senjata di Gaza dan membebaskan seluruh sandera tanpa syarat. Simak selengkapnya di sini!
Radhita
BaperaNews - Dewan Keamanan PBB telah mengesahkan sebuah resolusi yang bertujuan untuk menciptakan gencatan senjata di wilayah Gaza dan membebaskan seluruh sandera tanpa syarat. Resolusi ini mendapat dukungan dari 14 negara yang tergabung dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang dilaksanakan di New York pada Senin (25/3).
Meskipun sebelumnya Amerika Serikat (AS) telah tiga kali menggunakan hak vetonya terkait resolusi gencatan senjata, kali ini AS memilih untuk abstain. Sementara itu, Tiongkok yang sebelumnya menggunakan hak vetonya untuk menolak draf resolusi yang diajukan AS, kali ini mendukungnya.
Resolusi ini menyerukan adanya gencatan senjata yang bersifat permanen dan berkelanjutan, serta menuntut pembebasan seluruh sandera yang diculik dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
Dubes Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, menyatakan bahwa pertumpahan darah di Gaza telah terjadi terlalu lama, dan kini Dewan Keamanan PBB telah memikul tanggung jawabnya.
Baca Juga: Dokter Relawan Asal Inggris Sebut Keadaan Korban di Gaza Sangat mengerikan
Namun, Dubes AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menyalahkan Hamas karena dianggap menunda-nunda gencatan senjata di Gaza. AS memilih untuk abstain karena tidak setuju dengan isi resolusi yang diajukan oleh 10 negara non-anggota DK PBB.
Resolusi ini juga disambut baik oleh Hamas, meskipun mereka memberikan catatan bahwa gencatan senjata harus diikuti dengan penarikan tentara Israel dari Gaza dan pembebasan para pengungsi ke rumah mereka. Hamas juga menekankan perlunya negara Palestina merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengkritik tindakan AS yang tidak menggunakan hak veto terhadap resolusi gencatan senjata tersebut. Netanyahu menganggap hal ini sebagai kemunduran dari posisi AS sebelumnya dan merugikan Israel dalam konflik dengan Hamas.
Baca Juga: 2.000 Tenaga Medis di Gaza Utara Jalani Ramadhan Tanpa Sahur dan Buka Puasa
