BaperaNews - Bobby Nasution, Wali Kota Medan dan menantu Presiden Joko Widodo, dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena melanggar etika partai dengan mendukung calon presiden dan wakil presiden dari partai lain.
Keputusan ini diumumkan oleh Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Medan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Kota Medan Hasyim dan Sekretaris Roby Barus pada Jumat, (10/11).
Dalam surat pemecatan tersebut, disebutkan bahwa Sdr. Muhammad Bobby Afif Nasution tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan karena Bobby telah melanggar aturan partai.
Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Bobby tidak mematuhi arahan partai pasca memberikan klarifikasi pada Senin, (6/11), kepada Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, serta gagal mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) meskipun telah diberikan tenggat waktu tiga hari oleh DPP partai.
Situasi menjadi rumit ketika Bobby Nasution terlihat di acara deklarasi dukungan Barisan Pengusaha Pejuang untuk pasangan Prabowo-Gibran di Djakarta Theater, Jakarta, pada Rabu, (8/11). Di sana, ia berperan sebagai ketua umum organisasi tersebut.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Pencalonan Gibran Sebagai Cawapres Urusan Internal PDIP
"Bobby Nasution tidak menghiraukan petunjuk dari DPP, kalau memang mendukung Prabowo - Gibran harusnya terlebih dahulu menyampaikan pengunduran diri ke DPC PDIP. Tapi sampai sekarang kami belum ada menerima. Kan diberi waktu tiga hari untuk berpikir," ungkap Boydo Panjaitan, Bendahara DPC PDIP Medan, dalam pernyataannya kepada media.
Kontroversi ini mencuat tidak hanya karena Bobby adalah Wali Kota Medan, tetapi juga karena hubungan keluarganya dengan Presiden Jokowi.
"Makanya kita minta Bobby klarifikasi ya, karena di PDIP nggak bisa orang main dua kaki gitu. Tetapi tadi Mas Bobby itu apa ya antara perasaan ya yang sekarang lagi bergejolak antara perasaan dan pikiran dia harus mau ke mana," jelas omarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, mengomentari situasi tersebut.
Pemecatan Bobby Nasution menandai pentingnya kepatuhan terhadap arahan partai dan konsekuensi dari pelanggaran etik di kancah politik nasional.
Baca Juga: Gantikan Megawati, Jokowi Diusulkan Jadi Ketum PDIP
Radhita
