Alasan Pejabat Polri Tak Boleh Bawa Tongkat Dan Topi Ke Istana Negara

BaperaNews - Rombongan pejabat polri telah menghadap langsung kepada Presiden Jokowi di Istana Negara pada Jumat (14/10) mulai jam 14.00 WIB. Pada acara tersebut, disampaikan salah satu aturannya ialah melarang penggunaan atribut pejabat polri berupa tongkat dan topi.

Rombongan pejabat polri dari Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres seluruh Indonesia telah berkumpul di kompleks Istana Kepresidenan sejak pukul 13.00 WIB, mereka terlihat mengenakan pakaian dinasnya tanpa tongkat dan topi.

Mereka juga dilarang membawa handphone dan dilarang didampingi ajudan. Mereka hanya boleh membawa kertas dan bolpoin.

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi menjelaskan, hal ini telah didiskusikan dengan pihak panitia Polri, Heru menjelaskan salah satu sebabnya ialah tidak ada ruang yang cukup untuk menyimpan tongkat yang jumlahnya banyak. 

“Kami diskusi dengan kesiapan ini kepada rekan-rekan di panitia Polri, di Istana Negara tidak ada tempat untuk penyimpanan, tongkat kan banyak jumlahnya. Kedua memperlama proses masuk Istana. Ketiga,kami memang melarang bawa handphone, juga untuk kenyamanan Bapak-Bapak pejabat Polri untuk bisa masuk Istana Negara dengan cepat. Karena 600 itu cukup banyak jumlahnya” jelasnya.

Baca Juga : Jokowi Kumpulkan Seluruh Pejabat Polri, Kapolda, Kapolres Di Istana Negara

Oleh sebab itu, handphone, tongkat, dan topi para pejabat Polri dipersilahkan untuk disimpan di mobil masing-masing, jadi proses masuk Istana Negara bisa lebih cepat.

“Tempat topi, tempat tongkat, handphone, akan perlu tempat. Jadi semua benda itu disimpan di kursi mobilnya masing-masing. Ketika turun,kita cek satu-satu, secara umum tidak ada yang kena Covid-19, mereka antre bisa lebih mudah, tak perlu bingung mau taruh handphone dimana topi dimana tongkat dimana, simpel, demi kenyamanan tamu kami di Istana” terangnya.

Arahan Presiden Jokowi untuk Polri

Arahan Presiden Jokowi kepada pejabat Polri dilakukan secara tertutup. Intinya, polisi diminta untuk sensitif krisis, termasuk dalam hal kasus judi online dan narkoba. “Pesan Pak Presiden,polisi harus sensitif krisis, terutama dalam kasus judi online dan narkoba” ujar Anggota Kompolnas Poengky Indarti.

Jokowi meminta para pejabat polri untuk menegakkan hukum dengan tegas. “Tegakkan hukum, harus tegas. Polri juga harus perhatikan gaya hidup artinya ada reformasi kultural Polri, seluruh anggota Polri harus punya gaya hidup yang merakyat, sederhana. Polri juga perlu bersih-bersih, tidak menyalahgunakan wewenang” terangnya.

Berikut arahan Jokowi untuk seluruh jajaran Polri :

1. Sensitif krisis.
2. Tegakkan hukum dengan tegas.
3. Terapkan gaya hidup sederhana dan merakyat.
4. Jangan salah gunakan wewenang.
5. Tidak boleh melakukan kekerasan berlebihan.
6. Jangan sampai Polri koruptif.
7. Kembalikan kepercayaan publik.
8. Seluruh anggota Polri harus patuh pada hukum.

Baca Juga : Jelang KTT G20 Bali, Kapolri: Jangan Sampai Ada Ledakan Sekecil Apapun