Viral Bongkar Kasus Korupsi, Petugas Damkar di Depok Akui Terima Suap
Sandi Butar Butar, petugas Damkar Depok, ungkap penerimaan suap terkait korupsi di instansi tersebut. Masyarakat menantikan langkah hukum atas kasus ini.
BaperaNews - Sandi Butar Butar, seorang petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok, membuat pengakuan mengejutkan terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan kerjanya.
Dalam sebuah video viral, Sandi mengaku menerima suap dan meminta agar dirinya serta pemberi suap turut ditangkap. Kasus ini mencuat setelah kontrak kerja Sandi tidak diperpanjang oleh pihak dinas.
Dalam video yang beredar pada Selasa (7/1/2025), Sandi menyebutkan bahwa dirinya menerima uang suap hingga puluhan juta rupiah.
Namun, ia mengklaim bahwa uang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan disalurkan ke panti asuhan, tempat ibadah, serta untuk membantu rekan-rekannya.
"Saya menerima uang suap. Namun, semuanya saya berikan ke panti asuhan dan tempat ibadah. Saya siap ditangkap asalkan pemberi suap juga ditangkap," ujar Sandi dalam video tersebut.
Menurut Sandi, suap pertama kali diterimanya pada 2021 senilai lebih dari Rp60 juta, bersamaan dengan viralnya video yang mengkritik kerusakan peralatan di unit kerja Damkar Depok.
Suap kedua sebesar Rp30 juta juga ia gunakan untuk kepentingan sosial. Namun, ia menolak tawaran suap terakhir pada November 2024, yang diduga bertujuan untuk membungkam dirinya.
Sandi, bersama kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, telah melaporkan dugaan kasus korupsi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok ke Kejaksaan Negeri Depok pada (9/9/2024).
Dugaan ini berkaitan dengan pengadaan sarana-prasarana yang tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Depok.
"Peralatan operasional seperti gergaji mesin dan rem tangan mobil banyak yang rusak. Nota dinas untuk perbaikan sudah diajukan berbulan-bulan, tapi belum ada tindakan," ungkap Sandi.
Deolipa menambahkan bahwa bukti berupa dokumen, foto, dan video telah diserahkan ke Kejari Depok. Ia menyoroti ketidaksesuaian penggunaan anggaran, termasuk minimnya perawatan terhadap peralatan.
Baca Juga : Sempat Viral Bongkar Dugaan Korupsi, Sandi Petugas Damkar Depok Tak Perpanjang Kontrak
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa tenaga honorer di Damkar Depok mendapatkan gaji jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK), yang mencerminkan ketidakadilan dalam pengelolaan dana.
Surat pemberhentian kontrak Sandi, yang berlaku sejak (31/12/2024), semakin memperumit situasi ini. Surat tersebut dikeluarkan pada (2/1/2025) oleh Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, Tessy Haryati. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa Sandi telah mengabdi sebagai tenaga kontrak sejak (10/11/2014).
Keputusan ini mengejutkan Sandi, yang baru mengetahui statusnya empat hari setelah surat diterbitkan. Ia menduga bahwa pemberhentian tersebut berkaitan dengan sikap vokalnya terhadap masalah internal di Damkar Depok.
"Hampir 10 tahun saya mengabdi. Saya rasa pemutusan ini terjadi karena saya tidak bisa diajak kompromi dengan mereka," ujarnya.
Nama Sandi mulai dikenal publik pada Juli 2024 setelah ia mempublikasikan video 'room tour' yang menunjukkan kondisi peralatan Damkar Depok yang rusak.
Dalam video tersebut, ia meminta maaf kepada masyarakat atas keterbatasan unitnya dalam menangani masalah, seperti pohon tumbang, akibat alat yang tidak layak pakai.
"Kami sudah mengajukan nota dinas, tapi peralatan belum diperbaiki. Mohon maaf untuk masyarakat Kota Depok," ujar Sandi dalam video yang viral.
Sikap kritis Sandi terhadap kondisi ini diduga menjadi pemicu upaya pemberian suap dari sejumlah pejabat di lingkungan Damkar Depok. Namun, upaya tersebut ia tolak.
Dalam video yang sama, Sandi menyampaikan permohonan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini. Ia meminta agar dirinya dan pemberi suap ditindak secara hukum.
"Pak Prabowo, tolong saya. Tangkap saya dan orang yang menyuap saya. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan," ungkapnya sambil memegang poster bertuliskan permohonannya.
Kasus ini menuai perhatian luas dari masyarakat yang mendesak adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran di instansi pemerintah.
Publik menantikan langkah lebih lanjut dari pihak berwenang untuk menyelidiki dugaan kasus korupsi yang diungkap oleh Sandi serta memperbaiki sistem di Damkar Depok.
Kasus ini juga menjadi sorotan terkait pentingnya perlindungan bagi pelapor (whistleblower) yang berani mengungkap ketidaksesuaian dalam birokrasi pemerintahan.
Baca Juga : Petugas Damkar Depok Layangkan Somasi Terkait Kenaikan Upah dan Penyidikan Dugaan Korupsi