Tak Bisa Langsung Dipangkas, Lebih dari 1,6 Juta ASN Terancam Dirumahkan Sampai Pensiun, Ini Kriterianya
Tak bisa langsung dipangkas, sekitar lebih dari 1,6 juta ASN (Aparatur Sipil Negara) terancam dirumahkan sampai pensiun. Berikut kriteria ASN yang terancam dirumahkan sampai pensiun !
Tim Redaksi Baperanews 
BaperaNews - Sekitar lebih dari 1,6 juta juta ASN (Aparatur Sipil Negara) terancam dirumahkan. Hal ini berhubungan dengan pelaksanaan birokrasi yang digulirkan pemerintah beberapa waktu lalu. ASN yang punya resiko dirumahkan tersebut ialah bagian tenaga pelaksana atau staf administrasi.
“Kalo kita tak bisa meningkatkan profesionalistasnya ya lebih baik kerjanya di rumah saja sampai mereka pensiun” ujar Tjahjo Kumolo Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi pada Senin 20 Oktober 2021.
Untuk memangkas birokrasi di negeri Indonesia, kabarnya hanya ada pekerja Eselon 1 dan Eselon 2 yang bekerja di kantor. ASN tersebut ialah yang bertugas untuk mengorganisir dan juga memimpin perizinan serta bagian pelayanan publik.
Tjahjo Kumolo Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi mengatakan lebih lanjut, memang setidaknya sekitar 1,6 juta lebih ASN perlu penataan. Salah satu upaya untuk merapikan dan menata juga dengan mengalihkan sebagian dari mereka ke tenaga pendidik. Jumlah tenaga pelaksana yang cukup besar tersebut tentunya tidak bisa langsung dipangkas semuanya oleh pemerintah dimana harus memberikan pesangon dan membutuhkan dana yang besar.
“Nanti sekjen Menteri Keuangan ya pusing seandainya sebanyak 1,6 juta ASN itu harus selesai dan langsung dapat pesangon semuanya” ucap Tjahjo. Memang berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara, saat ini ada sebanyak 1,56 juta lebih tenaga pelaksana, angka tersebut mencapai 38% dari jumlah ASN Indonesia yakni 4,08 juta orang.
Sebelumnya informasi tentang PNS yang akan diganti menjadi robot viral di media sosial, kabar ini dijelaskan oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara), “Upaya digitalisasi memang sudah direncanakan beberapa tahun ke belakang, adanya pandemi Covid19 yang kompleks membuat transformasi ini dipercepat” ujar Satya Kepala Biro Hubungan Masyarakat.
“Jadi ke depannya memang akan diganti robot, jumlah PNS tidak akan gemuk lagi karena pelayanan publik pakai sistem IT dan digitalisasi, pekerja yang bisa diganti robot akan diganti dengan teknologi. Namun bukan berarti semua PNS akan diganti robot, tetap ada kolaborasi antara manusia dan teknologi, hal ini masih dimatangkan dan perencanaan yang jelas, waktunya juga tidak singkat, masih dihitung berapa persen PNS manusianya, berapa persen teknologinya” tutup Satya.
