Perlukah Pinjaman Online Dibahas Capres Prabowo, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo?
Dalam persiapan menuju Pemilu 2024, isu pinjaman online memegang peranan krusial. Bagaimana para calon presiden memandang fenomena ini?
Lina
BaperaNews - Pria berinisial K ditemukan tewas bunuh diri akibat terjepit bunga pinjaman online (pinjol) yang mencekik dan teror yang tak henti-henti. Kasus tragis ini mempertegas kebutuhan regulasi yang lebih ketat terhadap industri pinjol.
Di tengah geliat Pilpres 2024 yang dihiasi nama-nama besar seperti Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, apakah isu pinjol perlu menjadi salah satu fokus dalam debat kebangsaan?
Pinjaman Online: Antara Kemudahan dan Jeratan
Industri pinjaman online memang menawarkan kemudahan akses kredit bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, bunga yang tinggi dan metode penagihan yang agresif kerap kali menjebak peminjam dalam lingkaran setan. Sebagai informasi, pria berinisial K bukanlah korban pertama yang memutuskan mengakhiri hidup akibat tekanan dari pinjol.
Konteks maraknya kasus pinjol mencuat ke permukaan seiring dengan pertumbuhan eksponensial industri fintech di Indonesia. Menyikapi hal ini, perlukah capres seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, atau Ganjar Pranowo menjadikannya sebagai salah satu agenda utama dalam kampanye mereka menuju Pemilu 2024?
Baca Juga: Ganjar Pranowo dan Prabowo Ada Peluang Duet Bareng di Pilpres 2024
Capres dan Tanggung Jawab Terhadap Isu Kebangsaan
Dalam dinamika Pilpres 2024, masing-masing calon memiliki visi dan misi yang menjadi andalan. Meski isu ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan kerap kali mendominasi, namun isu yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat, seperti pinjol, juga perlu mendapat sorotan.
Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, memiliki rekam jejak dalam berbagai isu. Namun, masyarakat berharap, selain isu-isu besar, mereka juga memperhatikan fenomena pinjol yang saat ini semakin mengkhawatirkan.
Perlukah pinjol menjadi bahasan capres saat ini?
Selain bunga yang mencekik, praktek teror kepada peminjam juga menjadi masalah serius. Banyak laporan yang menyebutkan bagaimana peminjam diancam, difitnah, bahkan privasinya disalahgunakan oleh pihak penyedia pinjol ilegal demi menagih hutang.
Ketika kebijakan dan regulasi yang ada belum mampu sepenuhnya melindungi masyarakat dari praktik pinjol yang merugikan, maka jawabannya adalah 'ya'. Urgensi pembahasan ini semakin diperkuat dengan maraknya kasus seperti yang dialami oleh pria berinisial K.
Dalam konteks persiapan menuju Pemilu 2024, setiap capres memiliki tanggung jawab moral untuk menjadikan isu-isu seperti pinjol sebagai salah satu prioritas. Peningkatan regulasi dan perlindungan bagi masyarakat harus menjadi agenda bersama, bukan hanya sekedar janji kampanye.
Baca Juga: Jika Cak Imin Menang Pilpres 2024, PKB Janjikan BBM Gratis bagi Pemilik Sepeda Motor
