Pemerintah Pusat Berikan Dua Alternatif Rekomendasi WFH Untuk ASN Jabodetabek
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo memberikan dua alternatif terkait rekomendasi kepada ASN sejabodetabek untuk menerapkan work from home (WFH).
BaperaNews - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memberikan dua alternatif terkait rekomendasi kepada seluruh instansi pemerintah di daerah Jabodetabek untuk PNS atau aparatur sipil negara (ASN) menerapkan pelaksanaan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.
Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa WFH akan dilakukan pada Senin (7/2). Ia menyampaikan kebijakan tersebut dilakukan sebagai antisipasi atau upaya dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 yang sedang meningkat.
Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa kebijakan terkait dengan WFH sepenuhnya dapat dilakukan selama 3 hari sampai dengan Senin, 7 Februari. Ia menilai bahwa waktu tersebut cukup untuk masa inkubasi.
"Kantor melakukan WFH sepenuhnya selama 3 hari sampai dengan Senin tanggal 7 Februari untuk memutuskan potensi penularan antar pegawai. Jika dihitung dengan Sabtu-Minggu tanggal 5 dan 6 Februari, menjadi 4 hari, cukup untuk waktu inkubasi," kata Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulis, Jumat (4/2).
Selain itu, Tjahjo Kumolo juga menyampaikan alternatif lainnya yang dapat diterapkan oleh para instansi pemerintah. Seperti kerja dari kantor dengan maksimal 10 persen dari kapasitas. Ia menjelaskan bahwa pembatasan jumlah ASN di kantor itu masih sesuai dengan aturan yang berlaku terkait dengan PPKM di wilayah level 2.
Tjahjo Kumolo juga menghimbau agar para pejabat instansi pemerintah bersama-sama melakukan upaya pencegahan terkait penularan Covid-19. Seperti menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan membatasi pertemuan tatap muka dengan orang dari luar instansi.
"Meminta kementerian/lembaga/pemda se-Jabodetabek memperketat masuknya tamu-tamu, serta pembatasan rapat fisik di kantor,” kata Tjahjo Kumolo.
Upaya itu didukung juga dengan protokol kesehatan ketat yang diterapkan di setiap instansi pemerintah dan meningkatkan kegiatan penyemprotan atau disinfeksi kantor.
“Peningkatan penyemprotan atau desinfeksi kantor,” sambung Thahjo Kumolo.
Sebelumnya diketahui, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat terdapat 32.211 kasus baru yang terjadi, pada Jumat (4/2). Deretan kasus baru ini pun membuat jumlah kasus aktif yang berada di Indonesia mencapai 140.254 kasus.
Lima provinsi dilaporkan mengalami kenaikan kasus penularan, yakni DKI Jakarta dengan 13.379 kasus, Banten dengan 4.370 kasus, Jawa Barat dengan 7.690 kasus, Jawa Timur yang mengalami peningkatan 1.679 kasus. Sementara, untuk Bali mengalami peningkatan 1.789 kasus.
Jumlah penularan Covid-19 yang terus meningkat sejak Indonesia melaporkan adanya kasus varian baru yakni Omicron pada 16 Desember 2021. Kementerian kesehatan pun telah resmi menyatakan Indonesia memasuki gelombang tiga pandemi Covid-19.